Bulungan

Bayar Parkir Non Tunai Bakal Diberlakukan di Bulungan

Pembayaran retribusi parkir kendaraan diharapkan bisa dilakukan non tunai. (Foto : Nurjannah)
  • Tekan Kebocoran Dana ke Pemerintah Daerah

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemkab Bulungan bakal memberlakukan transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi. Salah satunya untuk transaksi retribusi parkir. Hal ini diberlakukan untuk antisipasi terjadinya kebocoran pengelolaan dana retribusi tersebut.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, pembayaran secara non tunai ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi adanya praktek tindak pidana, yang mungkin bisa timbul dari kegiatan penarikan retribusi pajak secara tunai.

“Kita semua pasti tidak ingin ada ASN (aparatur sipil negara) yang terjerat hukum. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kegiatan penarikan retribusi, seperti parkir diharapkan dilakukan secara non tunai,” ujarnya.

Menurut bupati, penarikan retribusi parkir ini harus menjadi perhatian. Khususnya perparkiran di Pasar Induk. Sebab, jika penarikan masih secara konvensional seperti yang dilakukan saat ini, maka potensi untuk terjadi kebocoran penerimaan daerah sangat mungkin terjadi.

“Saya berharap ada inovasi yang dilakukan ke depan agar retribusi perpakiran bisa berjalan secara maksimal dan tidak menimbulkan praktik yang tidak kita harapkan,” kata bupati.

Ia menegaskan, ke depan harus ada langkah antisipasi yang dilakukan. Jangan sampai adanya aktivitas yang tidak seharusnya, seperti praktek ilegal karena akan merugikan masyarakat. Dalam hal ini, bupati menekankan, ke depan bukan hanya penarikan retribusi parkir saja yang menggunakan sistem non tunai. Seluruh pembayaran pajak diharapkan sudah mengguanakan sistem non tunai dengan mengandeng pihak perbankan.

“Kita harus menggandeng perbankan agar semua penarikan pajak tidak lagi dilakukan secara tunai. OPD kita dorong untuk berinovasi, termasuk dalam penarikan retribusi pajak parkir. Bukan hanya Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan, OPD lainnya yang menangani pejak juga saya harapkan terus berinovasi,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dishub  Bulungan Hasan Pemma, mengakui saat ini pembayaran semestinya sudah harus dilakukan secara non tunai. “Ini juga masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Ke depan kita berupaya agar pembayaran bisa dilakukan non tunai sesusai apa yang diharapkan Bapak Bupati,” sebutnya.

Apalagi, Hasan menyebutkan, pembayaran secara non tunai ini menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan akreditasi dari B menjadi A untuk layanan pengurusan uji kelayakan kendaraan. “Akreditasi, tidak akan bisa meningkat kalau pembayaran masih dilakukan secara tunai,” kata Hasan. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho