Politik

Bawaslu Perpanjang Masa Tenaga Adhock

Ketua Bawaslu Nunukan Moch Yusran (kanan) saat melaksanakan salah satu kegiatannya. (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Bawaslu Nunukan melakukan perpanjangan masa tugas tenaga adhock.  Sebab, masih ada gugatan sengketa Perolehan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Bawaslu Nunukan Moch Yusran menyampaikan, bahwa perpajangan masa tugas adhock ini sesuai perintah Bawaslu RI melalui surat edaran untuk daerah yang menghadapi sengketa PHP di MK.

“Sepanjang dapat dianggarkan, ya kita anggarkan. Seharusnya, mereka ini sudah berakhir di Januari. Namun diperpajang hingga 28 Februari. Kita perpajang sampai dua bulan untuk teman-teman Panwascam serta jajaran di bawahnya. Untuk pengawas desa dan kelurahan itu hanya satu bulan saja,” terangnya kepada Koran Kaltara, Selasa (16/2/2021).

Berbeda dengan PPK, kata dia, sudah selesai bulan Desember hingga Januari.  Termasuk PTPS yang sejak jauh hari sudah dihentikan. “Kan, PTPS itu masa kerjanya 7 hari sebelum hari H. Dan selesai tujuh hari setelah hari H. Jadi 14 hari kerja,” bebernya.

Yusran menjelaskan, bahwa alasan memperpanjang masa tugas adhock dilakukan, khusus Panwacam di 21 kecamatan dan PDK di 240 desa dan kelurahan, dikarenakan sesuai undang-undang, posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan tertulis.

“Jadi, kita deskripsikan semua hasil-hasil pengawasan dan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Kita deskripsikan sebagai independen untuk dasar pertimbangan hakim memutuskan pekara itu,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, kedudukan adhock masih sangat dibutuhkan untuk konfirmasi dan klarifikasi persoalan yang menjadi tuntutan pemohon dan permohonannya.

“Itu ada disoalkan pemohon mengenai pemilih tambahan di ratusan TPS dan dugaan money politik. Jadi, Bawaslu ini posisinya memberikan keterangan. Sehingga apa yang terjadi di TPS, kan yang mengetahui pasti teman-teman adhock. Sehingga kita masih menbutuhkan mereka sebagai pengawas untuk kemudian kita minta keterangannya, lalu kita sampai ke MK,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Nunukan Rahman mengaku sampai saat ini seluruh tenaga adhock KPU Nunukan sudah dihentikan per tanggal 1 Februari. “Jadi, agenda kita menunggu putusan MK, kemudian laporan keuangan dan sebagainya,” kata dia. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah