Politik

Bawaslu Evaluasi Regulasi Penanganan Politik Uang

Rapat koordinasi evaluasi Panwascam se-Kabupaten Nunukan. (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Nunukan melakukan evaluasi bersama seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Nunukan, Minggu (28/2/2021).

Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran menyampaikan bahwa dari evaluasi ini, diharapkan ada masukan atau saran serta kritik dari Panwascam, yang bulan ini sudah berakhir tugasnya.

Berdasarkan jadwal, pada tahun 2022 sudah masuk proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Jadi, evaluasi ini sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja, baik yang sudah tercapai maupun belum tercapai.

Menurut dia, dengan evaluasi ini, maka ada banyak catatan yang akan disampaikan ke Bawaslu RI. Salah satunya, regulasi penanganan politik uang. Contohnya, kasus tangkap tangan politik uang di Pulau Sebatik. Padahal, kasus ini sudah diserahkan Gakkumdu ke penyidik kepolisian.

“Hambatannya, pelakunya lari. Dan, kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan begitu, kasusnya dianggap kedaluwarsa. Kenapa demikian, saat kasus berada di Bawaslu, kita tidak memiliki kewenangan menahannya. Jadi, momen ini dimanfaatkan pelaku untuk lari,” ungkap Yusran.

Apalagi, kata dia, masa penanganan kasus sangat terbatas, yakni 14 hari kerja sudah harus dilimpahkan dari kepolisian untuk disidangkan.

“Bisa saja ke depan, meski pelakunya tidak ada, namun sudah disepakati Gakkumdu dan diserahkan kepolisian, tetap bisa dilanjutkan. Misalnya, ya seperti itu,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, hambatan geografis Kabupaten Nunukan menjadi bahan evaluasi. Sebab, koordinasi dan komunikasi dengan Panwascam di pedalaman sangat sulit. “Kita harapkan semua evaluasi ini mendapat solusi dari pusat,” bebernya.

Dia menyampaikan saat proses tahapan Pilkada 2020, pihaknya telah menangani 10 laporan dan 26 kasus temuan. Ini tersebar di 21 Panwascam Kabupaten Nunukan.

“Untuk kasus yang prosesnya sampai ke tingkat pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap itu ada satu kasus. Itu adalah kasus oknum kepala desa terlibat politik praktis. Selebihnya, kasus administrasi, termasuk kode etik,” ujarnya.

Soal anggaran, kata Yusran, sejauh ini masih relatif aman. “Jangan lebih, jangan kurang. Ukurannya cukup. Kalau lebih berbahaya dan berpotensi hal-hal tidak inginkan bisa terjadi. Kalau kurang juga sangat berpengaruh pada kinerja. Itu menurut saya,” kata dia.

Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Nunukan telah memberikan support terhadap anggaran. “Belum lagi, anggaran dari APBD Provinsi melalui Bawaslu Provinsi,” kata dia. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendadak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah