Politik

Bawaslu Ajak Kawal Pemilih di Lapas

Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati saat menerima berita acara hasil rekapitulasi DPTHP-2 dari KPU Kaltara, Rabu (12/12/2018). (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara mengajak semua pihak untuk mengawal data masyarakat Kaltara yang memiliki hak pilih untuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tidak terkecuali bagi para penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) yang tersebar di berbagai daerah, baik di Kaltara maupun luar Kaltara. Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati mengatakan, meski…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara mengajak semua pihak untuk mengawal data masyarakat Kaltara yang memiliki hak pilih untuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tidak terkecuali bagi para penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) yang tersebar di berbagai daerah, baik di Kaltara maupun luar Kaltara.

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati mengatakan, meski sejauh ini pihak KPU sudah melakukan pendataan di sejumlah lapas termasuk di rumah tahanan (rutan), tapi perlu peran dari peserta pemilu juga untuk terlibat langsung.

Sebagaimana diketahui, ada perlakuan khusus bagi para penghuni lapas terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun hak pilihnya tetap diperhatikan.

“Kenapa khusus? karena ada TPS khusus yang ada di lapas, termasuk rumah sakit. Nah untuk di lapas ini, se-Kaltara ini di Tarakan yang banyak, ada seribu lebih. Ini kan efeknya ke surat suara dan TPS-nya. Makanya kita sampaikan kepada peserta agar paham dengan kondisi tersebut, jangan sampai mereka hanya fokus di DPT ini (umum) asumsinya terhadap masyarakat yang belum masuk, tapi yang di lapas siapa tahu itu konstituen mereka. Jadi mereka ikut mengawal juga,” terangnya, Kamis (13/12/2018).

Siti mengungkapkan pula, bahwa penyelenggara di tingkat kabupaten/kota juga mengalami kendala terkait data para penghuni lapas. Contohnya penghuni Lapas Berau yang notabene juga banyak warga Kaltara, khususnya yang menjalani proses hukum di Bulungan.

Saat penyelenggara meminta data, elemen data yang didapatkan kurang lengkap untuk memenuhi unsur warga tersebut masuk dalam daftar pemilih.

“Teman-teman  Bulungan misalnya koordinasi sampai Berau, tapi hanya diberi nama dan asal. Sementara untuk diakomodir di data pemilih elemen data harus lengkap, NIK KK dan lain segala macam. Nah ini seperti yang disampaikan Ketua KPU Kaltara, di tingkat RI nanti saat rapimpan dari Kaltara meminta RI komunikasi ke Kemenkumham perlakukannya seperti apa supaya bisa terakomodir hal-hal seperti ini,” terangnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 14 Desember 2018