Ekonomi Bisnis

Baru Satu Pelaku Usaha Ajukan Izin Impor Ikan Pelagis

Salah satu jenis ikan pelagis, ikan cekalang dan ikan layang yang ada dan tersebar di hampir semua pasar tradisional yang ada di Kaltara. (Foto : Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Wilayah perairan di Kaltara bukan merupakan salah satu laut yang memiliki potensi untuk kelompok ikan pelagis. Jenis ikan ini, diantaranya ikan tuna, cakalang dan tongkol untuk ukuran besar dan ikan layang, ikan teri, ikan kembung untuk ukuran kecil.

Meski bukan laut asalnya, namun ikan pelagis ini banyak ditemukan di semua pasar tradisional yang ada di Kaltara. Ikan-ikan tersebut biasanya didatangkan dari Tawau, Malaysia dan Sulawesi. Ikan pelagis ini biasanya dibawa ke Kaltara, melalui Nunukan atau langsung saat para nelayan kembali dari menjual komoditas perikanan ke negara tetangga.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Umar menuturkan, aturan membawa masuk ikan dari negara lain, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 11 Tahun 2019, tentang pemasukan media pembawa dan hasil perikanan. Dalam pasal 3 disebutkan, importir hasil perikanan harus terdaftar di Kementerian.

“Harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada petugas karantina,” ujarnya, dikonfirmasi Selasa (19/1/2021).

Selain sertifikat, juga harus ada surat keterangan asal, sertifikat instalasi karantina yang dicopy, label atau disertai dokumen dan sertifikat hasil tangkapan ikan dari negara asal.

Masuknya ikan pelagis ini diatur juga teknisnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 58 Tahun 2018.
Dalam Permen KP No. 58 ini, menerangkan tentang rekomendasi pemasukan hasil perikanan (RPHP), sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, misalnya untuk pemindangan, umpan, konsumsi hotel, restoran, katering, pasar modern maupun bahan pengayaan makanan atau bahan produk olahan.

Salah satu syarat RPHP ini, layanan penerbitan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Tapi, harus memenuhi persyaratan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil. Di Kaltara baru satu pelaku usaha di Nunukan yang mengurus izin pemasukan ikan pelagis ini. Tapi, izin RPHP-nya belum keluar. Kalau sudah ada RPHP ini, pelaku usahanya sudah bisa impor,” tuturnya.

Namun, ia menegaskan, untuk ikan pelagis yang tersebar di Kaltara, misalnya, dari Nunukan ke Tarakan, menggunakan sertifikat domestik karantina ikan yang diterbitkan wilayah kerja BKIPM Nunukan.

“Tapi dokumen awal, tetap harus ada dokumen impor, baru selanjutnya diterbitkan sertifikasi domestiknya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disdagkop) Tarakan, Untung Priyanto mengungkapkan, untuk impor ini harus ada izin impor dari Kementerian Perdagangan dan memiliki izin usaha atau berbadan hukum.

“Kalau sudah ada surat izin impor itu, tidak perlu pemberitahuan lagi ke kami. Langsung datangkan saja dari luar, nanti Bea Cukai yang akan mengecek kelengkapan izin impornya,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas Kantor Bea Cukai Tarakan, Kadri Ansyari menambahkan pihaknya hanya melakukan pengawasan. Selama Karantina sudah memberikan izin, berarti Bea Cukai mengizinkan ikan pelagis ini masuk secara legal.

“Tapi, sampai saat ini belum ada yang masuk lewat Tarakan, yang resmi harus ada dari BKIPM. Kalau mau masuk ya harus ada surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), tapi sampai saat ini untuk komoditi itu belum ada yang menyampaikan. Kalau tidak berizin, ya berarti tidak ada PIB disampaikan,” tegasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Didik

Mari cegah penyebaran Covid-19 dengan 5 M;

  • Memakai masker
  • Mencuci tangan
  • Menjaga jarak
  • Mengurangi mobilitas dan interaksi
  • Menghindari kerumunan