Headline

Barang SOA Masih Dijual Mahal

Aktivitas perdagangan pada toko kelontong. (Foto : Ilustrasi/Net)
  • Kementerian Perlu Segera Turun Tangan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Barang yang dikirim melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) ke Desa Long Ampung – Kecamatan Kayan Selatan, Malinau, tidak dijual dengan harga lebih murah. Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Ihin Surang.

“Untuk ke Long Ampung, persoalannya (ada) subsidi ongkos angkut, tapi (barang) dijual hampir sama dengan harga umum. Harganya tinggi,” kata Ihin, Kamis (15/4/2021).

SOA barang dikatakan, dijalankan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam satu pekan, ada dua kali jadwal penerbangan. “Ke Long Ampung, setiap satu minggu dua kali. 800 kg sekali angkut,” kata Ihin.

Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi atas fenomena harga ini. Yakni kepada lembaga penyalur dan sub-penyalur. Mengingat program SOA itu dari APBN.

“Yang kami kritisi petugasnya (penyalur dan sub-penyalur). Karena tujuan dari pemerintah baik. Tapi ketika di lapangan bermasalah,” ujarnya.

Seyogianya, barang bisa dijual dengan harga sama di Tarakan (lokasi pengiriman). Tapi kenyataan di lapangan, hanya sekitar 40 persen barang dijual dengan harga sama.

“Harusnya, harga di Tarakan, itulah harga yang dijual di sana. Kan 100 persen ongkosnya ditanggung. Tapi ini tidak. Bahkan indikasinya lebih banyak dijual harga umum,” paparnya.

Evaluasi diminta terlaksana dalam waktu dekat. Karena SOA ke Long Ampung didistribusikan ke empat kecamatan.

“Perlu segera disikapi. Karena ada empat kecamatan yang memerlukan. (Kecamatan) Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sungai Boh,” kata Ihin.

Praktik serupa juga perlu diantisipasi di rute SOA yang lain. Salah satunya di Long Sule. “Ke (Long) Sule satu kali dalam satu minggu, 500 kg sekali angkut. Karena ini baru, belum ada laporan,” imbuhnya.

Dia juga mendesak Pemprov Kaltara segera merealisasikan SOA dari APBD. Informasi terakhir, pemerataan SOA penumpang masih terkendala porsi anggaran. “Info dari (Dinas) Perhubungan, ada beberapa kecamatan dicoret gubernur lama (Irianto Lambrie). Jadi tidak terlaksana. (Gubernur) yang baru ini (Zainal Paliwang), bilangnya sudah terakomodir. Tapi tidak maksimal karena anggaran,” ujarnya.

Untuk SOA barang, DPRD telah meminta Pemprov segera laksanakan. Pembatalan sejumlah rute juga agar bisa dibatalkan. “SOA barang APBD, kita belum dapat sampaikan. Karena anggaran belum jalan. Ada beberapa kecamatan yang dicoret. Bahau Hulu, Pujungan, Apau Kayan, Sungai Boh, Long Nawang. Kita sudah pertanyakan itu,” kata Ihin.

Belakangan ini, Ihin kerap mengkritisi pelaksanaan SOA di Kaltara. Sebelumnya, SOA penumpang (Dana APBN)  rute Tarakan – Maratua, dinilai tidak tepat sasaran. Karena justru hanya dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriyani , di awal pembicaraan mengatakan, substansi SOA barang memang untuk menekan disparitas (perbedaan mencolok) harga.

Disparitas muncul karena biaya distribusi yang tinggi menuju wilayah sulit diakses. SOA berperan menanggung biaya distribusi 100 persen. Sehingga diharapkan harga di sana bisa sama dengan di wilayah perkotaan.

“Kalau harganya tetap sama (mahal), jadi tidak ada gunanya. Tidak berarti subsidi itu,” ungkapnya.

Dimintai pendapat soal harga barang SOA yang tidak jauh lebih murah di Long Ampung, ia memprediksi karena butuh biaya distribusi tambahan. Yakni dari bandara ke permukiman masyarakat.

“Harganya bisa jadi tidak mungkin sama (dengan di kota). Karena diangkut jembatan udara kesana kan, tentunya drop hanya sampai ke bandara. Dari bandara ke titik sebaran, membutuhkan biaya pengangkutan lagi, untuk transportasi daratnya,” papar Hasriyani.

Upaya Optimalisasi Peran SOA dalam Menekan Disparitas Harga

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriyani mengungkapkan, pihaknya sudah menangkap berbagai persoalan yang menghambat efektivitas peran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang.

Persoalan pertama, biaya distribusi tambahan yang melatarbelakangi lembaga sub-penyalur tetap mematok harga tinggi. Ke depannya, biaya distribusi tambahan akan diusulkan masuk dalam komponen SOA.

“Saat ini belum terakomodir, tetapi Insya Allah mungkin di tahun depan. Kita upayakan dari Kementerian mengakomodir dengan Damri, untuk transportasi daratnya. Di pemerintah daerah juga menyesuaikan,” ujarnya.

“Jadi bukan hanya jembatan udaranya, tetapi transportasi daratnya masuk dalam pengusulan. Di titik titik yang disubsidi oleh SOA,” kata Hasriyani menambahkan.

Kendati demikian, perlu kalkulasi penghitungan yang matang dan regulasi pengaturan harga di lapangan. Ini penting agar keberadaan SOA benar–benar dirasakan masyarakat.

“Seyogianya memang begitu. Tapi tetap harus dihitung berapa ongkos dari bandara ke sebaran itu. Kemudian berapa persentase keuntungan yang boleh didapat sub penyalur,” jelasnya.

Melalui mekanisme tersebut, diharap SOA efektif menekan disparitas harga. Kendati ada perbedaan, nominalnya tidak terlalu besar.

“Jadi misal gula itu di sini Rp12.500 atau Rp13.000, di sana tetap bisa lebih mahal Rp2 ribu jadi Rp15 ribu, misal. Karena tetap ada keuntungan sub-penyalur yang memodali. Tapi kan tidak terlalu jauh lah harganya,” kata Hasriyani.

Mengenai pelaksanaan SOA di APBD Pemprov Kaltara, sementara teknisnya dilimpahkan ke pihak kecamatan. Mulai dari penunjukkan sub-penyalur, penetapan harga dan pengawasan di lapangan.

“Barang dijual sistem (SOA APBD) provinsi, yang menjadi penyalur itu, ditetapkan oleh kecamatan. Pihak camat ada juga penatapan harga sebagai kontrol mereka. Jadi ketika barang di lapangan, diketahui berapa selayaknya dijual,” kata Hasriyani.

Namun, pihaknya mewacanakan fungsi penyalur dan sub-penyalur bisa diperkuat oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini bertujuan agar pengawasan dari pemerintah bisa lebih optimal. “Harapan kita sebenarnya melalui Perusda dan Toko Indonesia. Tapi sementara ini, Toko Indonesia baru di Krayan,” jelasnya.

Langkah tersebut bisa diikuti pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang juga menganggarkan SOA. Yakni bekerjasama dengan BUMD kabupaten atau BUMDes di desa – desa.

“Sebenarnya bisa juga lewat BUMDes, atau Perusda mereka untuk di Malinau. Supaya tidak ada sudah (potensi praktik mengambil keuntungan berlebih di tingkat penyalur dan sub penyalur). Jadi memang betul – betul tujuan SOA dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah