Politik

Barang Bukti Rp63,9 Juta Dugaan Pelanggaran Pemilukada Dikembalikan

Bawaslu Nunukan saat mengembalikan barang bukti dugaan pelanggaran Pemilukada. (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Setelah mendapatkan petujuk dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Nunukan akhirnya mengembalikan barang bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun lalu, baik Pemilihan Gubernur Kaltara maupun Pemilihan Bupati Nunukan.

Pengembalian barang bukti dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada bulan Mei sekali dan Juli dua kali.

Koordinator Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nunukan Abdul Rahman menyampaikan, bahwa  pengembalian itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

“Nah, di Bawaslu Nunukan ada empat kasus dugaan pelanggaran. Sebenarnya ada lima kasus, namun satu kasus di Sebatik Utara sudah diserahkan ke pihak kepolisian,” ungkapnya kepada Koran Kaltara, Rabu (21/7/2021).

Menurut dia, apabila kasus itu merupakan kasus penyerahan, maka barang bukti itu dikembalikanke orang yang menyerahkan.

Namun, jika barang bukti dari laporan, maka barang bukti itu dikembalikan ke terlapor atau pemilik.

“Untuk empat kasus di Bawaslu, satu kasus berupa laporan dugaan politik uang dan dua kasus berdasarkan informasi di media sosial.  Untuk kasus-kasus ini, kita melakukan penelusuran, tapi pelakunya tidak kita temukan,” ungkapnya.

Artinya, tambah dia, sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 pasal 20 ayat 3, maka Bawaslu diberi batas waktu tujuh hari melakukan penelusuran dugaan pelanggaran.

“Sampai saat ini, kita tidak temukan pelakunya, maka kita hentikan kasusnya berdasarkan rapat pleno,” bebernya.

Saat ini, kata dia, pihaknya tinggal menunggu jadwal penyerahan barang bukti terakhir, yakni berupa flasdisk.

“Pertama itu kita serahkan dua amplop berisi uang Rp300 ribu dan Rp400 ribu. Itu dugaan pelanggaran di Kampung Timur, totalnya sebesar Rp700 ribu.  Satunya di Panwascam Binusan, sudah kita kembalikan dua amplop berisi Rp300 ribu dan Rp400 ribu, totalnya juga Rp70 ribu” ucap dia.

Terakhir, kata dia, pengembalian uang tunai sebesar Rp62,5 juta kepada yang menyerahkan barang bukti tersebut.

“Jadi, semua barang bukti wajib kita kembalikan ke pemilik maupun yang menyerahkan barang bukti dugaan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, alasan barang bukti itu tidak diserahkan langsung ke kas negara karena, ada mekanismenya.

Sementara di Bawaslu belum sampai kesana. Kecuali sudah sampai di pengadilan atau sudah ada inkrah dari pengadilan.

Menurut dia, Bawaslu Nunukan lambat mengembalikan barang bukti tersebut, karena Perbawaslu 19 tahun 2018 belum sepenuhnya mengatur hal tersebut.

“Apalagi, ini juga baru terjadi. Makanya, hampir semua Bawaslu di kabupaten/kota yang menangani atau menguasai barang dugaan pelanggaran pemilihan, semua berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk meminta petujuk lebih lanjut. Hasilnya, keluarlah edaran untuk menyelesaikan barang dugaan pelanggaran pemilihan di Bawaslu,” tuturnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin