Kaltara

Banyak Kendala, Ragu Pengerjaan PLBN Tepat Waktu

Kegiatan monitoring dan evaluasi PLBN Long Midang oleh BPPW Kaltara. (Foto: Istimewa)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang menjadi satu dari empat PLBN yang dibangun di Kalimantan Utara.

PLBN yang berada di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan ini berhadapan dengan Ba’kelalan di Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

PPK Bina Penataan Bangunan I pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara, Defri Kus Triyanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi saat membangun PLBN.

Pada proses pekerjaan, percepatan fisik bangunan terkendala pasokan material.

Pihak kontraktor sempat merencanakan mendatangkan dari Malaysia melalui lembaga koperasi. Namun muncul kendala karena belum ada respons dari koperasi tersebut.

“Kendalanya belum ada feedback dari koperasi, sanggup berapa, seperti apa. Itu sudah kita tanyakan dari tahun lalu,” kata Defri saat ditemui di kantornya, Rabu (22/6/2022).

Di samping itu, pekerjaan sempat terhenti akibat bencana longsor di akhir tahun 2021. Pihaknya sempat melakukan redesain pasca kejadian.

Lokasi gedung diubah, dari sebelumnya di atas bukit menjadi mengikuti kontur jalan. “Kita potong bukit mengikuti kontur jalan, bangunannya mengikuti,” ujarnya.

Informasi yang ia terima, kontraktor mulai bergerak pada bulan April kemarin. Namun persoalan pasokan material masih jadi kendala.

Kontraktor sudah memberikan data kebutuhan material sesuai kualifikasinya, namun belum ada jawaban dari koperasi.

“Mungkin karena mereka (koperasi) secara finansial tidak besar, terus komunikasi ke Malaysia masih susah. Nah, sampai sekarang belum dapat kepastian,” ungkapnya.

Berkenaan dengan itu, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) selaku kontraktor, berinisiatif pergi sendiri ke Malaysia untuk mencari material di sana. “Ini lagi proses pencarian material,” imbuhnya.

Kendati demikian, persoalan kembali muncul di tahap proses mendatangkan material di wilayah Ba’kelalan.

Sejumlah warga di sana tidak mau barang dari daerah Lawas masuk melewati Ba’kelalan begitu saja.

“Warga Ba’kelalan tidak mau ada barang dari Malaysia masuk dari Lawas, dan hanya lewat mereka begitu saja ke Long Midang. Maunya mereka mungkin persoalan sosial di sana, seperti ada pungutan atau apa, itu yang terjadi di sana,” paparnya.

Selain itu, persoalan juga ditemui dari banyaknya perantara di sana. Sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran dan terkendalanya pekerjaan.

“Misal untuk alat, ternyata yang tawarkan itu sudah tangan ke berapa. Kemudian untuk BBM juga, sampai kita harus hubungi langsung pihak Pertamina-nya,” jelas Defri.

Secara umum, persoalan realisasi pekerjaan PLBN di Kaltara juga terganjal alokasi anggaran.

Dari total kebutuhan Rp350 miliar untuk empat PLBN di tahun ini, baru teralokasikan sekitar Rp50 miliar.

“Kita tidak mungkin memaksa kontraktor di lapangan selesaikan semua, sementara dari pemerintah belum siap laksanakan pembayaran. Namun kita tetap berupaya menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan pada tahun ini,” ujar Defri.

Pada kesempatan itu, ia juga menuturkan jika pekerjaan PLBN Long Midang sudah menggandeng kontraktor lokal. Ini dilakukan agar pekerjaan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

“Sebagian besar kita juga sudah menggandeng kontraktor lokal,” jelas Defri.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara dari dapil IV Nunukan, Yacob Palung, menilai kinerja kontraktor perlu ditinjau kembali karena proses pekerjaan cenderung vakum.

“Saya dengan beberapa teman anggota DPRD telah datang ke sana. Kami sudah tanyakan apa yang menjadi kendala, sehingga progresnya minim sekali,” kata Palung.

Informasi yang ia terima, realisasi pekerjaan di kisaran 5 persen. Namun secara kasat mata disebut masih di bawah sekitar 3 persen.

“Kami di sana juga tidak melihat Direksi Keet (kantor lapangan). Sebenarnya pekerjaan itu harus diawali dengan Direksi Keet, tapi itu tidak ada,” jelasnya.

Masih minimnya realisasi pekerjaan dinilai menjadi kekhawatiran tersendiri. Terlebih realisasi PLBN di titik lain sudah cenderung lebih tinggi.

“Artinya kita berharap realisasi pembangunan semakin besar diwujudkan, pengawasan juga harus maksimal. Jangan sampai ada kontraktor yang tidak beres di situ,” desak Yacob.

Ia menyarankan kontraktor lebih serius memperhatikan apa yang menjadi kendala ke depan. Pengembang dipersilakan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah.

“Nanti kami siap memberi solusi. Karena ini harapan masyarakat Krayan agar realisasi pekerjaan baik,” pungkasnya. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment