Nunukan

Balai Karantina Bakar Daging dan Tanaman Berpenyakit

Pemusnahan daging dan tumbuhan pembawa penyakit dilakukan dengan cara dibakar. (Foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Wilker Nunukan kembali melakukan pemusnahan produk hewani dan tumbuhan tidak lolos karantina pada Kamis (4/8/2022).

Pemusnahan yang dilakukan dengan cara dibakar itu dihadiri oleh Danlanal Nunukan, Kodim, Satgas Pamtas, Polri, Bea Cukai dan instansi lainnya.

Adapun jumlah media yang dimusnahkan di antaranya daging kerbau beku merk Allana sebanyak 3.803 kg atau 3,8 ton. Daging sapi merk Taylor Preston 24 kg, daging burger 12 kg, sosis ayam 916,5 kg.

Kemudian, sayap ayam 200 kg, nugget ayam 72,90 kg, bakso daging 20 kotak, bibit sawit 26 batang, bakso ayam 10 kotak, sayur sawi 2 kotak, kentang 10 kotak dan wortel 20 kotak.

Kepala Balai Karantina Pertanian (BKP) Tarakan, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, pemusnahan ini berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Di undang-undang itu, kata dia, ada beberapa alasan mengapa harus dimusnahkan.

Di antaranya, barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina di negara tujuan.

Untuk daging, kata dia, meski masuk dari Malaysia, namun daging ini berasal dari India. Contoh, daging kerbau dari India diimpor Malaysia, lalu dimpor lagi ke Indonesia melalui oknum.

“Makanya itu, perlu adanya sertifikat kesehatan dari negara asal. Syarat administrasi ini yang diatur pemerintah kan itu bertujuan mencegah masuknya hama dan penyakit,” bebernya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penangkapan media pembawa hama dan penyakit cenderung menurun di tahun ini.

Itu dikarenakan ada pembatasan dan penutupan jalur Malaysia selama pandemi covid.

Apalagi saat ini muncul PMK yang terjadi di beberapa negara, sehingga kedatangan daging dari luar negeri harus benar-benar diperhatikan. Sebab, dikhawatirkan ikut membawa hama dan penyakit.

“Kalau daging allana sebenarnya ada legal. Itu biasanya bulog yang datangkan dari India. Bulog kan punya izin resmi impor dari India,” terangnya.

Selain UU 21 tahun 2019, kata dia, pengaturan karantina juga ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina Hewan, Keputusan Menteri Pertanian No. 3238 Tahun 2009 tentang penggolongan jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan jenis media pembawa, ada beberapa HPHK yang harus dicegah agar tidak masuk ke wilayah NKRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Peraturan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2020 tentang penggolongan jenis Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina, Penggolongan dan jenis media pembawa, ada beberapa OPTK yang harus dicegah agar tidak masuk ke wilayah NKRI. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Hariadi

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment