Kaltara

Bahas Hak 10 Persen di Blok Nunukan

RAPAT: DPRD Kaltara saat menggelar rapat bersama dengan PT Migas Kaltara Jaya untuk membahas soal PI 10 persen atas pengelolaan pengelolaan WK Blok Nunukan. (Foto : Ramlan/Koran Kaltara)
  • DPRD Kaltara Panggil PT Migas Kaltara Jaya

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya, Selasa (11/8/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara memanggil manajemen PT Migas Kaltara Jaya.

Pemanggilan itu untuk membahas soal hak Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah dari kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) yang akan mengelola Wilayah Kerja (WK) Blok Nunukan, Kabupaten Bulungan.

“Sebenarnya kita sudah beberapa kali lakukan pertemuan dengan leading sector (Pemprov Kaltara) Biro Ekonomi dan ESDM. Terus kemudian, dari pihak manajemen PT Migas Kaltara Jaya juga sudah. Nah pada tahap akhir, pansus juga sudah konsultasi dan laporkan ke pimpinan terkait perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018. Kemudian dari laporan kami dari pansus itu, ada keinginan dari teman-teman fraksi untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Agung Wahyudianto, Ketua Pansus DPRD Kaltara, Selasa (11/8/2020).

Pada intinya, kata dia, mendukung adanya perubahan nomor Perda Nomor 2 Tahun 2018. Menurut dia, perubahan itu akan memberikan kebebasan untuk Pemprov Kaltara melalui PT Migas Kaltara Jaya sebagai BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Apalagi soal PI 10 persen itu memang sudah menjadi kewajiban dari kontraktor kepada Pemprov Kaltara yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada WK Migas.

“Kalau dari kami pansus, sangat mendukung dengan adanya perubahan perda itu. Karena pada intinya kita memberikan keluasan secara luwes juga kepada Pemprov Kaltara untuk menanggapi tawaran SKK migas. Terkait yang PI 10 persen itu kan, memang sudah sesuai dengan aturan (Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016). Cuman memang kita dari DPRD khususnya dari pansus itu punya tanggungjawab moral saja, untuk mempertanyakan soal ini,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT Migas Kaltara Jaya, Potini mengungkapkan untuk nominal yang akan didapatkan Kaltara dari hasil pengeboran sumur migas di WK Nunukan, Kabupaten Bulungan tersebut. Menurut dia, nanti dapat diketahui jika sudah memasuki tahap due dilligence (uji tuntas) dan data room (akses data).

“Mengenai rapat hari ini, dewan hanya ingin menanyakan berapa sih PAD yang bisa dihasilkan dari  PI 10 persen diterima oleh Pemda. Tetapi kalau untuk melihat potensi (jumlah PAD) dan lain sebagainya, itu belum bisa kita ketahui. Karena nanti ketahuan kalau sudah masuk tahapan uji tuntas atau data room,” ungkapnya.

“Tapi kalau untuk PI 10 persen hak daerah yang diberikan kepada Pemda, memang sudah diatur dalam Permen nomor 37 tahun 2016. Kita cukup menerima 10 persen hasil dari pengelolaan wilayah migas tersebut. Tapi mengenai berapa potensi yang akan dihasilkan oleh wilayah kerja tersebut, itu bisa dilihat nanti di uji tuntas atau data room,” jelasnya.

Dijelaskannya, PT Migas Kaltara Jaya tetap akan mengambil hak PI 10 persen secara bulat. Sebab hal tersebut sudah menjadi amanat undang-undang. Apalagi posisi WK Nunukan berada pada jarak 6,67 dari garis pantai Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, maka yang berhak atas PI 10 persen, hanya Pemprov Kaltara.

“Kalau untuk yang di daerah (Kabupateb/Kota), itu juga belum kita ketahui apakah juga mendapatkan PI 10 persen atau bagaimana. Tapi kalau wilayahnya kan, itu berada pada jarak 6,67. Itu sudah di atas 4 mil dan artinya memang sudah hak dari provinsi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ramlan
Editor: Hariadi

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah