Tarakan

ATR/BPN Minta Pemerintah Daerah Hapuskan BPHTB

Pembuatan sertifikat di Kantor BPN Tarakan. (Foto: Sofyan)

TARAKAN, Koran Kaltara – Banyak keluhan masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) pada saat memproses penerbitan sertifikat tanah.

Hal ini menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karena dianggap memberatkan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan penghapusan atau keringanan membayar.

“Tapi ini domainnya pemerintah daerah, jadi kami hanya mengajak. Kementerian ART/BPN mengajak wali kota, bupati untuk proses sertifikasi ini tanpa BPHTP karena terus terang banyak kendala penerbitan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTP,” terang Kepala Kantor BPN Tarakan, Agus Sudrajat, Jumat (24/9/2021).

Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN biaya Rp350 ribu untuk penerbitan sertifikat merupakan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri.

“Kalau BPHTP itu biaya perolehan hak atas dan bangunan dengan dasar pengenaannya itu luas tanah dikali NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), kalau tanahnya letaknya strategis NJOP-nya tinggi dan tanahnya luas pasti besar bayarnya. Oleh karena itu, Pak Menteri mengajak pemerintah daerah untuk meringankan itu,” ucapnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sedang berusaha menghapuskan mafia tanah, disinggung mengenai hal tersebut Agus mengaku di Tarakan ada laporan namun daerah lain sering dijumpai.

“Kalau di Tarakan sebetulnya belum ada target operasi mafia tanah. Mafia tanah ini istilah bagi pihak yang bisa menghalang-halangi proses penyelesaian pertanahan dan kepemilikan. Luas pengertian mafia tanah, seperti upaya menguasai lahan dengan cara tidak selayaknya,” urainya.

Sedangkan program PTSL di Tarakan dengan target 3.000 bidang tanah tersertifikasi dan 5.000 bidang terukur tata bidang telah selesai pada 31 Agustus 2021 lalu.

Sehingga, saat ini BPN Tarakan tinggal melayani penerbitan sertifikat secara mandiri.

“Kalau mandiri rutin saja, seperti permohonan bisa dan lumayan banyak juga. Masyarakat sudah mulai melek pentingnya sertifikat tanah. Dalam penerbitan tentu banyak kendala, yang pastinya kalau ada tumpang tindih penguasaan yang pasti mengganggu, bagaimanapun juga harus kita selesaikan,” beber Agus.

Di Tarakan masih ada sekitar 10 ribu bidang yang belum tersertifikasi, dan tahun 2021 ini Tarakan ditargetkan sebagai kota lengkap sehingga tidak menutup kemungkinan proses sertifikasi PTSL akan berlanjut hingga 2024. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa

 

TOPIK TERKAIT:

762 Ribu Hektare Hutan Diusulkan Beralih Fungsi

Lima Investor Diusulkan jadi Pengelola KIPI

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment