Bulungan

ASN Diingatkan Tidak Terima Gratifikasi

Wabup Ingkong Ala saat memberikan arahan pada sosialisasi pengendalian gratifikasi, Kamis (6/12/2018). (Foto: Nurjannah)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Pencegahan tindak pindana korupsi (Tipikor) seluruh daerah di Indonesia terus menjadi atensi serius. Tak terkecuali di Bulungan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah gratifikasi. Untuk yang ini, seluruh ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemkab Bulungan untuk tidak melakukannya. Tak dipungkiri berbagai aktivitas pelayanan publik bisa berpotesi menimbulkan adanya gratifikasi,…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pencegahan tindak pindana korupsi (Tipikor) seluruh daerah di Indonesia terus menjadi atensi serius. Tak terkecuali di Bulungan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah gratifikasi. Untuk yang ini, seluruh ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemkab Bulungan untuk tidak melakukannya.

Tak dipungkiri berbagai aktivitas pelayanan publik bisa berpotesi menimbulkan adanya gratifikasi, dengan alasan pemberian hadiah atau sebagai tanda terimakasih. Namun tanpa disadari hal itu bisa mengawali adanya tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, seluruh penyelenggaran pelayanan publik diharapkan mampu menjunjung tinggi integritasnya. Hal ini  diingatkan Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala di sela-sela sosialisasi pengendalian gratifikasi yang digelar Inspektorat Bulungan di ruang Serbaguna lantai II Kantor Bupati Bulunpad, Kamis (6/12/2018).

“Adanya pedoman pengendalian gratifikasi juga bertujuan penting sebagai wujud komitmen kita dalam mendukung upaya KPK. Saya ingatkan kembali, bahwa setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” ujar dia.

Namun, lanjutnya, ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

KPK juga yang akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi. Penerimaan yang harus dilaporkan, yaitu baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas Rp1 juta.

“Kita telah memiliki Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2017, tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Pemkab Bulungan. Saya berharap seluruh ASN di Bulungan mempu memahami sepenuhnya terkait hal itu. Harapan kita pengendalian gratifikasi bisa dimaksimalkan,” katanya.

Diketahui, ketentuan tentang gratifikasi ada dua yaitu penindakan serta pencegahan, yang merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi. ASN juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, meningkatkan kepatuhan, menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan serta akuntabel.

“Tentunya juga membangun integritas pejabat atau aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan oleh pemerintah daerah.Sayamenginginkan keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemkab Bulungan, sehingga pengendalian gratifikasi ini dapat berjalan secara efektif di daerah kita,” imbuh wabup. (*)

Reporter: Nurjannah

Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 7 Desember 2018