Headline

APBN di Kaltara Dipangkas Rp476 Miliar

Indra Soeparjanto
  • Anggaran dari Kementerian dan Lembaga Kembali ke Kemenkeu

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah mengambil kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2021. Secara teknis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 30 pada tanggal 12 Januari 2021.

Dari isi SE yang Koran Kaltara himpun, kebijakan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021. Yakni dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021.

Secara umum, pemangkasan anggaran yang dalam nomenklatur disebut refocussing dan realokasi belanja K/L TA 2021, bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kriteria pemangkasan atau penghematan anggaran, difokuskan pada 10 kegiatan. Yakni belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda dan dibatalkan.

Berdasarkan skenario penghematan tersebut, kementerian/lembaga diminta menyampaikan rekapitulasi penghematan belanja, paling lambat 19 Januari 2020. Selanjutnya, kementerian/lembaga  diminta segera menyampaikan usulan revisi kepada Kemenkeu paling lambat 12 Februari 2021.

Bagi kementerian/lembaga yang tidak menyampaikan usul revisi anggaran sesuai batas waktu, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kemenkeu. Kemenkeu meminta proses revisi anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab serta terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalimantan Utara, Indra Soeparjanto menjelaskan, pemerintah memang perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampak yang ditimbulkan.

“Sama dengan di 2020 ya, kita melakukan recofussing, Tujuannya kesehatan dulu. Salah satu yang utama tahun ini vaksin dan vaksinasi itu. Apalagi prosesnya kan tidak sebulan dua bulan. Tapi direncanakan sampai 2022,” kata Indra saat diwawancarai usai Konferensi Pers di kantornya, Selasa (19/1/2021).

“Selain vaksin, juga ada beberapa program penting yang butuh dukungan anggaran. Seperti reformasi di bidang pendidikan, guru honorer yang akan diangkat jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Perlindungan Sosial dan lainnya,” jelas Indra menambahkan.

Dalam lingkup Kemenkeu, kebijakan ini sudah dilaksanakan DJPb Kaltara. Beberapa pos belanja dihemat sesuai dengan isi Surat Edaran. “Di DJPb Kaltara sudah melaksanakan itu. Seperti contoh pembangunan gedung baru yang rencananya tahun ini, nggak jadi dilakukan. Tahun depan saja. Kita selesaikan covid dulu lah,” sebut Indra.

Anggaran kementerian/lembaga yang akan dihemat sekitar 10 persen, atau sekitar Rp476 miliar. Mengingat anggaran kementerian/lembaga tahun ini di Kaltara sebesar Rp4,76 triliun. “Menghematnya 10 persen. Nanti kalau covid makin panjang, itu dimanfaatkan. Kalau tidak ada masalah lagi, itu akan dipakai kembali oleh para Satker,” imbuhnya.

Indra memaparkan, Satker telah diminta mengikuti ketentuan dalam kebijakan ini. Dalam waktu dekat, DJPb Kaltara akan melakukan evaluasi dari tahapan tersebut. Yakni ploting anggaran yang hendak dipangkas.

“Teknisnya, satuan kerja diminta untuk memblokir sendiri mana yang dipilih. Tapi kan itu sudah diset, tinggal diikuti saja. Seperti perjalanan dinas, meeting dan lainnya,” kata Indra.

Sementara itu, pemangkasan anggaran diprediksi bisa terjadi di lingkup pemerintah daerah. Utamanya dari nominal Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima.

“Kalau di pemerintah daerah, itu misalkan pengurangannya di DAU. Otomatis bagian belanja dikurangi. Apalagi sumber pendapatannya kan sebagian besar dari DAU. Kalau memang begitu, biasanya nanti Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang bikin surat pemberitahuan,” pungkasnya.

Rekapitulasi Penghematan Anggaran Kementerian/Lembaga di Kalimantan Utara

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalimantan Utara, mencatat ada 223 Satuan Kerja (Satker) dari 38 Kementerian/Lembaga di Kaltara yang mendapat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Satker ini mendapat anggaran sebesar Rp4,76 triliun. Sehingga sesuai SE Kemenkeu Nomor 30 Tahun 2021, anggaran yang akan dipangkas atau dihemat sebesar Rp476 miliar, atau sebesar 10 persen dari anggaran semula.

Berikut penjabaran nominal anggaran yang dipangkas sesuai ketentuan di atas, di Kementerian PUPR sebesar Rp236 miliar dari anggaran awal Rp2,36 triliun. Sedikit catatan, nominal APBN untuk Kementerian PUPR adalah paling besar di Kaltara. Atau 20,54 persen dari nominal keseluruhan.

Kemudian di Kementerian Perhubungan sebesar Rp54 miliar dari anggaran awal Rp544,9 miliar. Pada institusi Polri sebesar Rp52,1 miliar dari anggaran awal Rp521,38 miliar. Di Kementerian Pertahanan sebesar Rp45,5 miliar dari anggaran awal Rp455,42 miliar.

Di Kementerian Pendidikan sebesar Rp19 miliar dari anggaran awal Rp190,54 miliar. Di Kementerian Agama sebesar Rp12,4 miliar dari anggaran awal Rp124,1 miliar. Di Kementerian Keuangan sebesar Rp6,4 miliar dari anggaran awal Rp64,28 miliar.

Pada Badan Pusat Statistik sebesar Rp5,8 miliar dari anggaran awal Rp58,85 miliar. Di Kementerian Pertanian sebesar Rp5,1 miliar dari anggaran awal Rp51,84 miliar. Selanjutnya di Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp4,8 miliar dari anggaran awal Rp48,89 miliar. Adapun untuk 28 Kementerian/Lembaga lainnya sebesar Rp33,7 miliar dari anggaran awal Rp337 miliar.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah