Headline

APBD Jangan Sampai Lewat 31 Desember

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Hingga pertengahan Desember 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) 2019 Provinsi  Kaltara tak kunjung mendapat persetujuan bersama. Idealnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, batas waktu antara pemprov dengan DPRD sudah lewat, yakni pada 30 November 2018 lalu. Untuk Kaltara, setelah…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Hingga pertengahan Desember 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) 2019 Provinsi  Kaltara tak kunjung mendapat persetujuan bersama. Idealnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, batas waktu antara pemprov dengan DPRD sudah lewat, yakni pada 30 November 2018 lalu.

Untuk Kaltara, setelah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah pada Jumat (7/12/2018) lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara diberi waktu hingga (14/12/2018) untuk melakukan persetujuan bersama.

Akan tetapi, agenda terakhir pembahasan APBD Kaltara 2019 adalah jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Sementara untuk persetujuan bersama belum dilakukan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan informasi yang ia terima, pihak dewan dalam waktu dekat akan menjadwalkan agenda persetujuan. “Infonya sudah mau diketok. Kita tunggu saja dulu,” kata Irianto saat ditemui Koran Kaltara, Rabu (19/12/2018).

Pemerintah terus berharap agar persetujuan bersama hingga pengesahan Raperda APBD 2019 segera dilaksanakan. Meski deadline dari Kemendagri sudah lewat, namun masih ada waktu hingga akhir bulan ini. “Itu (APBD 2019) yang penting jangan sampai lewat 31 desember (2018). Kalau lebih (lewat) yah sudah (Peraturan Kepala Dearah alias Perkada, red.),” ungkap Irianto.

Tapi sebagai gubernur, ia masih optimistis masalah APBD bisa diselesaikan pembahasannya sebelum tenggat waktu. Bahkan ia menginformasikan, akhir pekan ini, pihak Kemendagri akan berkunjung ke Kaltara untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

“Insya Allah Sabtu nanti Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri akan datang ke Tarakan untuk memfasilitasi,” sebutnya.

DPRD Kumpulkan Semua Fraksi

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon

Dinamika pembahasan APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2019 masih terus bergulir. Kali ini, semua Fraksi di DPRD dikumpulkan untuk duduk bersama membahas sejumlah perbedaan pendapat yang membuat APBD hingga kini urung disahkan.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menjelaskan, langkah ini diambil setelah internal  Banggar DPRD tidak menemukan titik terang dalam perbedaan pandangan dengan Tim TAPD Pemprov Kaltara.

“Kami rapat internal, untuk kelancaran pembahasan APBD ini kita akan coba lewat fraksi, karena kalau di Banggar itu penuh perdebatan. Kita harap melalui fraksi, DPRD bisa segera mengambil keputusan,” urainya, Rabu (19/12/2018).

Marten mengatakan, secara kapasitas kelembagaan, fraksi di DPRD memiliki otoritas yang cukup kuat untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, dengan dikumpulkannya fraksi-fraksi di DPRD diharapkan bisa memberi progres signifikan pada pembahasan APBD 2019.

“Kita ini mau kumpulkan semua fraksi supaya ada solusi terbaik. Kita tunggu saja nanti hasil fraksi seperti apa,” kata dia.

Alotnya pembahasan APBD 2019 dikarenakan banyaknya aspirasi anggota dewan yang tidak terakomodir dalam APBD 2019. Atas dasar itu lah sebagian besar anggota DPRD belum mau menyetujui draf APBD 2019 yang disampaikan oleh Pemprov.

Ia juga berharap, gubernur tidak mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai respon atas keterlambatan persetujuan bersama APBD 2019. Marten optimistis, DPRD segera mendapatkan win-win solution untuk menuntaskan dinamika yang terjadi.

“Kita harap jangan keluar dulu (Perkada). Karena bukan DPRD saja yang kena sanksi tapi juga Pemprov,” imbuhnya.

Ditambahkan Marten, proses pembahasan di DPRD terus digenjot agar bisa selesai sebelum tanggal 31 Desember yang merupakan batas akhir penetapan APBD. Secara prinsip, DPRD ingin dinamika ini bisa cepat selesai. Oleh karenanya berbagai pembahasan internal pun secara intens terus dijalankan.

“Target kita, kalau bisa jangan sampai tanggal 30 (Desember). Dalam waktu dekat kita bisa agendakan persetujuan bersama. Itu tergantung fraksi-fraksi nanti,” tukasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid/ Dicky Umacina

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 20 Desember 2018