Kaltara

Ada Gugatan Tumpang Tindih Lahan di Kawasan KBM Tanjung Selor

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menyebut ada gugatan yang sempat dilaporkan ke DPRD, terkait tumpang tindih lahan di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Agar tidak menghambat pembangunan KBM Tanjung Selor, pemprov pun diminta untuk turun tangan menyelesaikan. Tumpang tindih lahan di kawasan KBM Tanjung Selor, kata Marten adalah…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menyebut ada gugatan yang sempat dilaporkan ke DPRD, terkait tumpang tindih lahan di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Agar tidak menghambat pembangunan KBM Tanjung Selor, pemprov pun diminta untuk turun tangan menyelesaikan.

Tumpang tindih lahan di kawasan KBM Tanjung Selor, kata Marten adalah persoalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal menjadi salah satu penghambat berjalannya pembangunan. Oleh karenanya, Marten berharap persoalan ini bisa lebih cepat diselesaikan.

“Saya sempat lihat kemarin beberapa dokumen yang masuk soal tumpang tindih lahan di wilayah Kota Baru Mandiri itu. Ini kan masalah,” ujarnya, belum lama ini.

Marten mengatakan, karena berpotensi menghambat pembangunan KBM Mandiri, pemprov harus segera mengambil sikap guna menghadirkan solusi persoalan tumpang tindih lahan ini. Jangan sampai, akibat masalah ini, perjuangan Kaltara mendapatkan teken presiden untuk pengembangan KBM menjadi sia-sia. “Pemprov harus selesaikan ini. Jangan sampai berlarut-larut,” urainya.

Agar persoalan tumpang tindih lahan bisa cepat tuntas, Marten menganggap butuh adanya keterlibatan Pemkab Bulungan. Sebab, secara administrasi, wilayah pemekaran masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bulungan. “Pemkab Bulungan juga harus ikut menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

Lebih jauh Marten mengatakan, pembangunan KBM Tanjung Selor adalah bukti progres positif pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini. Oleh karenanya, setiap persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan harus dituntaskan dengan baik.

“Kita harap kemajuan ini tidak terhambat oleh masalah tumpang tindih lahan ini,” tukasnya.

Marten juga menyerukan kepada masyarakat pemilik lahan agar menempuh jalur konstitusional jika merasa lahan yang dimiliki telah diklaim lebih dari dua pihak. Asumsinya, jika urusan lahan di tataran pemilik sudah clear, maka pemerintah bisa segera menyusun rencana pembangunan.

“Kalau ini tidak clear-clear kapan kita mau membangunnya,” kata Marten. (*)

Reporter: Dicky Umacina
Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 21 Desember 2018