Ekonomi Bisnis

Ada 22 Titik Perumahan Dikembangkan di Tanjung Selor

Salah satu pengembang yang ada di Km 6 Bulungan. (Foto : Nurjannah)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Perkembangan bidang properti di Bulungan maju pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Setidaknya, saat ini sudah ada 22 titik lokasi perumahan yang dikembangkan oleh 15 pengembang yang ada di Bulungan, terutama di Tanjung Selor.

Pengadaan perumahan dengan tarif yang dinilai relatif murah ini, tergolong laris manis.

Pasalnya, setiap kali pengembang melakukan pembangunan perumahan, peminatnya pasti tak sedikit. Bahkan tidak jarang sebagian ada yang tidak kebagian.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bulungan, Ratna Sari Ningsih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/10/2021).
Ia menjelaskan, semua perumahan yang dibangun di Bulungan saat ini, mayoritas diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ratna menegaskan, perumahan untuk MBR itu harga per unitnya sudah dipatok oleh pemerintah.

Artinya, tidak ada yang boleh memberikan harga di atas dari yang sudah ditetapkan.

“Harga perumahan MBR ini sudah ditetapkan secara nasional dalam bentuk Keputusan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Nomor 535/KPTS/M/2019, tentang Batas Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi,” jelas Ratna.

Ketentuan harga itu sendiri, lanjutnya setiap tahun diupdate dengan menyesuaikan  perkembangan yang ada.

Berdasarkan data terakhir, untuk harga perubahan MBR di Kaltara, untuk ukuran tipe 36 per unitnya sekitar Rp167 juta dengan luasan tanah kurang lebih 100 meter persegi.

“Kalau di Bulungan ini termasuk yang cukup diminati. Pengadaan perumahan itu seperti membeli kacang goreng. Banyak peminatnya. Di sisi lain pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pengembang dalam melakukan pengurusan perizinannya. di antaranya dengan mempersingkat aturan yang sebelumnya terbilang cukup panjang,” jelasnya.

Ketentuan mempermudah perizinan tersebut, jelas Ratna, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah.

Selain itu, berdasarkan peraturan sebelumnya, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap uang muka pembelian perumahan MBR dengan ketentuan Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun (rusun) per unitnya.

Sejauh ini sudah ada ratusan unit rumah untuk MBR yang dibangun di Bulungan.

Namun, dalam ketentuannya, setiap pengembang yang ingin membangun rumah untuk MBR ini luasan lahannya hanya boleh di bawah 5 hektare.

“Tidak boleh lebih luasannya dari 5 hektare. Kemudian mereka (pengembang perumahan MBR) tidak diharuskan membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), tapi cukup SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan),” terang dia.

Khususnya di Bulungan, sejauh ini luas lahan perumahan yang dikembangkan rata-rata hanya sekitar 2 hektare.

Dengan adanya pembangunan perumahan, ia menilai Pemkab Bulungan cukup terbantu. Pembangunan mulai meningkatkan sejalan kebutuhan akan tempat tinggal yang disediakan, tentunya dengan harga yang relatif terjangkau.

“Perkembangan mulai pesat, Bulungan sebenarnya masih sangat potensial dikembangkan. Lahannya masih cukup ada, tinggal dimaksimalkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho 

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment