Kaltara

Ada 203 Organisasi Masyarakat di Kaltara

Petugas saat menunjukkan formulir panduan pendaftaran ormas. (Foto : Agung)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembentukan organisasi masyarakat (ormas) terlihat massif di Kalimantan Utara.

Seremonial deklarasi dan pelantikan pengurus, berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara, Tapip Purnomo mengatakan, pembentukan ormas sebenarnya sudah banyak dilakukan sejak Provinsi Kaltara terbentuk. Khususnya untuk ormas yang memiliki jenjang kepengurusan terpusat secara nasional.

“Seiring terbentuknya Kaltara, ormas juga meningkat,” kata Tapip saat ditemui Koran Kaltara belum lama ini.

Dari data yang dimiliki, sebanyak 203 ormas sudah mendaftarkan keberadaannya di tingkat provinsi ke Bakesbangpol Kaltara.

Terdapat dasar kegiatan yang bervariasi, mulai dari bidang sosial, keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, profesi dan lainnya.

Tapip menuturkan, pemerintah mendudukkan ormas sebagai mitra. Salah satunya dalam mempererat persatuan dan kesatuan.

“Itu yang harus digaungkan. Ideologi harus Pancasila, jangan sampai yang lain, jangan diganggu gugat,” ujarnya.

Pihaknya tidak menampik jika ada potensi gesekan antar-omas di setiap daerah. Ini diantisipasi dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan personal.

“Semakin banyak ormas, memang banyak potensi gesekan. Tapi tenang, di sini aman. Kita rutin melakukan sosialisasi ke mereka,” kata Tapip.

Dia mengajak setiap petinggi dan anggota ormas bersikap bijak. Kemudian senantiasa proaktif membantu menjaga kondusifitas wilayah di Kaltara.

“Mari kita sama-sama bersikap bijak dan dewasa, tetap bersama-sama menjaga kerukunan di Kaltara,” pesan Tapip.

Plh. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas pada Bakesbangpol Kaltara, Abigail Tulak menambahkan, setiap ormas diharap mendaftarkan keberadaannya.

“Memang diharapkan mendaftar. Seumpama organisasi pusatnya di Jawa, lalu dibentuk di sini, diharapkan organisasi yang terbentuk melaporkan keberadaan kepengurusannya ke Bakesbangpol,” paparnya.

Partisipasi pendaftaran dibutuhkan pemerintah ketika membutuhkan keterlibatan di suatu kegiatan. Kemudian juga mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ia memaparkan, ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan yang memiliki SKT apabila telah terbentuk di daerah, maka pengurus ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat.

Yakni dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah untuk ormas berbadan hukum.

“Sedangkan untuk ormas tidak berbadan hukum, melampirkan SKT dan susunan kepengurusan di daerah,” ujarnya.

Secara teknis, Petugas Pendaftaran Ormas, Elvi menambahkan, pihaknya mempermudah pendaftaran melalui sistem barcode.

Ini ditujukan untuk memudahkan pendaftaran bagi pengurus yang berada jauh dari Tanjung Selor.

“Bisa saja mengirimkan dengan scan barcode, isi google form nya, isi persyaratan, lalu diupload, nanti kami proses,” kata Elvi.

Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya melalui Kabid Humas, Kombes Budi Rachmat, menekankan agar setiap ormas harus berasaskan Pancasila.

Organisasi juga diminta bisa bersinergi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Dari 203 ormas ini, tentunya harus bersinergi dengan pemerintah, termasuk juga dengan kepolisian dalam mewujudkan kamtibmas di Kaltara tetap terpelihara,” ujarnya, Selasa (21/6/2022).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Poilitik (Fisip) Universitas Kaltara (Unikaltar), Irsyad Sudirman menjelaskan, ormas pada awalnya muncul karena dua faktor.

Pertama, sebagai corong atau alat para pemegang kekuasaan. Kedua, sebagai dampak ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Pembentukan ormas sebagai sarana membangun posisi tawar untuk memfasilitasi kepentingannya.

Seiring berjalannya waktu, ormas memiliki posisi tawar politik secara tidak langsung di pemerintahan.

Di lain sisi, juga dijadikan sarana untuk memfasilitasi kepentingan dan tujuan para elite, baik di tingkat eksekutif dan legislatif.

Irsyad membenarkan jika pembentukan ormas yang masif di Kaltara tidak terlepas dari kepentingan politik di pemilu 2024, baik di tingkat daerah hingga pemerintah pusat.

“Kalau soal ada kepentingan, tentu jelas ada. Karena sekarang ormas bagian dari agregasi politik,” jelas Irsyad.

Mengenai hubungan antara ormas dengan pemerintah, ia menilai seharusnya ormas berperan sebagai pengontrol.

Ormas harus obyektif dalam melihat situasi dan kondisi kekuasaan. Namun fungsi ini menjadi luntur karena sejumlah posisi petinggi ormas diisi elite eksekutif, legislatif, hingga partai politik.

“Menjadi mitra, boleh, tapi tidak 100 persen. Kalau misal kekuasaan salah, harus kritisi, sebagai pengontrol dan penyeimbang,” ujarnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment