Nunukan

Ada 1.101 Rumah Burung Walet di Nunukan, tapi PAD Masih Minim

Kepala Bapenda Kabupaten Nunukan, Sabri

NUNUKAN, Koran Kaltara – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan mencatat, ada 1.101 rumah burung walet yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Kepala Bapenda Kabupaten Nunukan, Sabri mengatakan, rinciannya di Pulau Nunukan sebanyak 306 unit, kemudian di Pulau Sebatik sebanyak 357 unit, lalu di Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung dan Lumbis sebanyak 434 unit, sedangkan di Krayan hanya ada empat rumah burung walet.

Untuk rumah burung walet yang sudah produktif , yang ada datanya baru di Pulau Nunukan sebanyak 26 dari 306 rumah burung walet.

Meskipun jumlah rumah burung walet sangat banyak, namun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim dari target tahun ini sebesar Rp100 juta.

“Sesuai data di Bapenda, sampai tanggal 22 September 2020, PAD dari rumah burung walet sebesar Rp 17.414.000, dari target tahun ini Rp100 juta,” ujar Sabri, Sabtu (26/9/2020).

Ia mengatakan, ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan PAD rumah burung walet. Kendala tersebut, yakni sulit memantau karena produksi sarang walet yang dipanen tergantung pemilik dan jumlah hasil penjualan yang tidak diketahui persis.

Kendala itu, katanya, karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan hasil dan pembayaran pajak.

Kemudian, kemungkinan pembawaan keluar dari Nunukan tidak melalui Karantina Nunukan atau melalui Karantina di Tarakan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, beberapa waktu yang lalu antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepala Daerah se-Kaltara, rapat koordinasi (rakor) tentang pajak sarang burung walet yang masih minim, sementara potensi besar.

Dimana permasalahan yang dihadapi hampir sama di semua Kabupaten/Kota di Kaltara. Kesulitan Bapenda dalam memantau kapan dan berapa produksi masing-masing pemilik rumah burung walet.

Sabri mengungkapkan, dalam rakor yang difasilitasi oleh KPK tersebut dengan menghadirkan Kepala Balai Karantina Tarakan beserta jajaran, menghasilkan beberapa opsi dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan dari sektor pajak sarang burung walet.

Diantaranya membangun kerja sama dan pihak Karantina dalam hal ini akan memastikan pajak sarang burung walet sudah dibayarkan pada saat akan mengurus sertifikasi Karantina, asal memiliki dasar yang kuat.

Bapenda Nunukan sudah menyurati Balai Karantina Tarakan sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut dengan mencantumkan dasar hukum pajak mulai dari UUD 45, lalu Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011.

“Sudah kita buat, mudah-mudahan segera dipelajari dan diterapkan,” ujar Sabri.

Dia menghimbau, kepada pemilik usaha sarang walet yang sudah produktif, agar segera melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

Di samping itu juga, menghimbau terkait pajak kendaraan, meneruskan kebijakan Gubernur Kaltara tentang pembebasan bea balik nama kendaraan.

“Diharap seluruh warga yang memiliki kendaraan dan belum memproses balik nama agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah