Headline
UNBK (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)

UNBK Program Kesetaraan Turut Dihapuskan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut menghapus pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk program kesetaraan Paket B dan C. Demikian dikonfirmasi Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara, Firmananur, Kamis (9/4/2020).

Sebelumnya untuk diketahui bersama, terdapat 2.903 peserta pendidikan kesetaraan yang akan mengikuti UNBK pada bulan April ini. Terdiri dari 1.233 untuk UNBK Paket B dan 1.673 peserta untuk UNBK Paket C.

Dijelaskan Firman, penghapusan UNBK masih berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelumnya penghapusan UNBK lebih dahulu diumumkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lanjutnya, Disdikbud Kaltara sudah menerima Surat Edaran resmi terkait teknis pelaksanaan kebijakan proses penyetaraan lulusan program Paket A hingga C untuk Tahun Ajaran 2019/2020. “Tindak lanjutnya nanti ke kabupaten dan kota masing-masing. Karena kewenangannya ada di sana,” imbuh Firman.

Adapun dari Surat Edaran yang Koran Kaltara terima, terdapat lima poin skema yang mengatur pelaksanaan penyetaraan lulusan Pendidikan Kesetaraan tersebut. Pertama, Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A hingga C, dilakukan melalui penilaian kelulusan yang dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Poin kedua, Kemendikbud menyatakan bahwa hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan tersebut diakui sebagai penyetaraan kelulusan. Ketiga, mengatur tentang teknis pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan.

Sementara itu, pada poin keempat, menegaskan jika peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar pada BIO-UN Tahun Ajaran 2019/2020. Terakhir di poin ke lima, menyampaikan bahwa Kepala SKB dan PKBM wajib memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat tanggal 30 Juni 2020. (*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari