Kaltara

30 Paket Daging Ilegal Asal Malaysia Gagal Masuk ke Kaltara

Daging ilegal yang disita. ( Foto: Istimewa/BKP)

TARAKAN, Koran Kaltara – Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian (BKP) Tarakan Wilayah Kerja (Wilker) Sebatik, Sabtu (8/5/2021) pekan lalu menggagalkan masuknya daging ilegal asal Malaysia. Daging tersebut diduga hendak diselundupkan melalui dermaga tradisional Lale Salo Sebatik, Nunukan untuk disebar lagi di Kaltara.

“30 paket daging tanpa dokumen karantina ini harus kami tahan karena tidak memenuhi persyaratan karantina sehingga tidak ada jaminan kesehatannya,” ujar Kepala BKP Tarakan, Akhmad Alfaraby dikonfirmasi Selasa (11/5/2021).

Dia mengungkapkan, daging yang masuk tanpa ada dokumen karantina memiliki ancaman penyakit mulut dan Kuku (PMK) serta Avian Influenza (AI) / flu burung.

Virus tersebut dikhawatirkan terbawa media pembawa daging alana dan ayam ilegal tersebut.

Diakuinya, BKP memang memperketat pengawasan lalulintas komoditas pertanian di perbatasan. Ia tambahkan, Sebatik merupakan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang sangat rawan penyelundupan.

“Tahun lalu, kami sudah lakukan 21 kali penahanan komoditas hewan dan tumbuhan yang tidak dilengkapi dokumen karantina,” tandasnya.

Penanggungjawab Wilker Sebatik, Budi Setiawan menambahkan, informasi masuknya daging ilegal diketahui saat gabungan Bea Cukai Nunukan serta Satgas Pamtas RI-MLY Yonarh 16/SBC 3 Kostrad melakukan patroli bersama di dermaga tradisional Lale Salo Sebatik.

Setelah dilakukan penyisiran ditemukan perahu jongkong dengan muatan 30 paket daging ilegal asal Tawau, Malaysia yang hendak diselundupkan melalui Sebatik. Daging tersebut milik salah satu pedagang sembako di Sebatik.

“Kami lakukan pemeriksaan terhadap 30 paket tanpa dokumen ini. Didalamnya selain daging kerbau merk Allana, ditemukan juga jeroan sapi GBP Australia, tulang sapi, sayap ayam, pentol ayam, dada ayam, kaki, kulit, leher dan fillet ayam. Totalnya ada 870,1 kg,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui daging tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal sehingga dilakukan penahanan.

Penahanan ini, kata Budi, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, melalui pintu pemasukan yang telah ditetapkan dan dilaporkan pada pejabat karantina.

  1. Secara terpisah, melalui rilis tertulis, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil telah memberikan arahan agar UPT karantina di seluruh tanah air dapat membangun sinergisitas yang baik dengan instansi terkait. Seperti bea cukai, satgas pamtas dan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan lalu lintas komoditas pertanian. (*)
  2. Reporter: Sahida
    Editor: Didik