Tarakan

WKP dan Hutan Lindung Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Khairul

TARAKAN, Koran Kaltara – Pulau Tarakan yang hanya memiliki luas 250 kilometer persegi dengan dihuni 240 ribu jiwa penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman. Terkadang, daerah terlarang seperti hutan lindung dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) disalahgunakan.

Menyikapi hal ini Pemkot Tarakan secara tegas mengatakan hutan lindung dan WKP bukan kewenangan daerah.

“Memang sebenarnya persoalan WKP dan hutan lindung bukan kewenangan kami, sehingga yang bisa direvisi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanyalah hutan kota. Kita sudah melakukan kebijakan pengalihfungsian lahan hutan kota untuk pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Karena memang secara eksisting masyarakat sudah ada di dalamnya sejak lama,” terang Wali Kota Tarakan, Khairul, Rabu (9/10/2019).

Saat ini yang menjadi masalah adalah masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung dan WKP.

“Hutan lindung dan WKP secara sah milik negara, namun kalau kawasan hutan kota memang secara kepemilikan ada yang sebagian haknya yang sudah bercocok tanam dan tinggal disana selama bertahun-tahun. Upaya alih fungsi hutan kota ini dalam Raperda RTRW sudah kita ajukan ke Pemprov Kaltara, tetapi tidak mengurangi kawasan hutan kota karena pemkot memiliki lahan yang tidak termanfatkan, maka kita jadikan sebagai kawasan hutan kota dengan luasan 30 persen dari luas pulau Tarakan,” bebernya.

Tidak hanya masyarakat, antar pemerintah saja sulit mendapatkan lahan di WKP. Karena pemkot Tarakan sejak wali kota pertama sudah mengajukan permintaan lahan di WKP untuk membangun kantor pemerintahan maupun fasilitas umum, hingga saat ini belum disetujui.

“Lahan WKP itu bukan milik Pertamina, tetapi milik negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang dipinjam oleh Pertamina. Sebenarnya kita juga berharap ada alihfungsi WKP tetapi sampai sekarang belum bisa terlaksana padahal permintaan ini sudah dilakukan sejak wali kota pertama. Sesama pemerintah saja susah apalagi masyarakat,” paparnya. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa