Ruang Publik

Widyaiswara Sebagai Agen Perubahan

Wahyu Eko Handayani
  • Oleh : Wahyu Eko Handayani, S.Pd.,M.Pd

Perubahan adalah nature (pembawaan alamiah) yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia dan peradaban manusia. Perubahan dalam bentuk idea atau teknologi guna memastikan tercapainya suatu tujuan memerlukan penghubung antara sumber perubahan dengan target masyarakat sebagai sasaran dari suatu perubahan melalui sebuah kebijakan.

Bagi Agen perubahan wajib memahami “channel of communication” agar mampu menyampaikan pesan perubahan melalui orang-orang yang tepat dengan model komunikasi yang mudah dipahami oleh mereka sehingga proses adopsi idea / teknologi berjalan efektif dan memberi keuntungan / benefit yang nyata bagi para masyarakat.

Seiring dengan tuntutan pentingnya mereformasi segala bidang, terutama setelah pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi, widyaiswara dihadapkan pada realitas betapa susah menempatkan diri sebagai pendidik sekaligus pelatih. Terlepas dari anggapan konotatif itu, kini kinerja dan profil sosok widyaiswara telah banyak berubah. Tak sedikit dari mereka bergelar doktor.

Terkait dengan kinerja PNS, adakah implikasi positif perubahan perilaku birokrasi sebelum dan setelah mengikuti diklat? Berapa rasio ideal antara jumlah widyaiswara dan jumlah PNS? Adakah korelasi manfaat mengikuti diklat dengan indeks korupsi? Tulisan ini ingin mengajak publik dan PNS untuk memahami konteks persoalan faktual bagaimana meningkatkan kinerja widayaiswara?

Di sisi lain, bagaimana pula upaya mewujudkan kinerja birokrasi dan tata pemerintahan yang berorientasi pada good governance?

Pelayan Publik

Ada tiga poin penting yang layak menjadi catatan kritis bagi widyaiswara. Tiga hal itu menyangkut standar kompetensi pengembangan, peningkatan profesionalisme, dan upaya mewujudkan peran kunci sebagai agen perubahan mindset birokrasi. Ketiganya untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi sebagaimana tuntutan masyarakat.

Sosok widyaiswara tak berbeda jauh dari guru ataupun dosen.

Mampukah ia mengubah mindset dan kinerja birokrat, dari paradigma lama yang kental pendekatan kekuasaan menuju paradigma baru yang lebih menyandarkan tujuan utama sebagai pelayan publik?

Meminjam terminologi Edi Santosa (2008), widyaiswara bisa disebut sosok reformis struktural. Artinya, ia pencerah bangsa, layaknya zaman Renaisans atau Restorasi Meiji. Intinya, ia harus siap mencurahkan jiwa, raga, dan roh sebagai transformator, motivator, sekaligus motor perubahan dalam birokrasi, terkait dengan kinerja pemerintahan.

Karena itu, widyaiswara mensyaratkan memiliki kompetensi keahlian, manajerial, sosial, dan intelektual/ stratategik. Kompetensi keahlian menyangkut bidang yang menjadi tugas pokok dalam pelaksanaan dikjartih dalam kegiatan diklat. Kompetensi manajerial berkorelasi dengan kemampuan menerapkan konsep dan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja unit organisasi.

Adapun kompetensi sosial berkait erat dengan kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok. Yang berkait dengan lingkungan eksternal, kita bisa melihatnya dari implementasi pola kemitraan, kolaborasi, dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga.

Kompetensi intelektual/ strategik dibutuhkan untuk bisa berpikir secara strategik dengan visi jauh ke depan. Kompetensi ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi, dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam peran kuncinya sebagai agen perubahan, restorasi pola pikir widyaiswara bertujuan untuk kembali menata struktur pola pikir yang mereformasi struktur, kultur, dan etika birokrasi. Upaya itu guna menyelaraskan dengan berbagai permasalahan masyarakat. Karena itu, dalam konteks reformasi maka tugas widyaiswara tidak hanya mengajar dengan berdasarkan modul tapi perlu mengembangkannya diri melalui pertimbangan rasionalitas perubahan mindset, dan perilaku setelah mengikuti diklat.

Momentum paling tepat adalah pada saat mereka masih berstatus CPNS. Karena itu, Pelatihan Dasar merupakan saat yang tepat untuk mengubah pola pikir.

Dengan pola pikir yang sudah berubah, kita bisa berharap ketika mereka memasuki bangunan birokrasi, perilaku pun sudah berubah ke arah yang lebih baik. Mereka akan memiliki etika dan budaya kerja yang baik, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN, menjunjung tinggi etika dan moral, tetap bekerja dengan sebenar-benarnya bekerja, menyadari pentingnya memberikan pelayanan prima dan sebagainya.

Kelahiran perubahan perilaku tersebut secara otomatis akan mempermudah reformasi birokrasi guna meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

“Jika Anda benar-benar menginginkan kesuksesan, maka jangan pernah menyerah pada perubahan”. (*)\

*) Penulis adalah Widyaiswara Ahli Muda di BPSDM Kaltara