Headline

Warga Bunyu Ancam Boikot Pengiriman Gas ke Luar Pulau

Ratusan warga Pulau Bunyu melakukan aksi demo, terkait pemadaman listrik yang terjadi hingga 16 jam sejak pekan lalu. (Foto : Istimewa)
  • Jika Tuntutan Demo Pemadaman Listrik Tidak Ditangani Segera

TARAKAN, Koran  Kaltara – Ratusan warga Bunyu mendatangi kantor PLN Rayon Bunyu di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sejak pukul 09.00 Wita, Selasa (14/5/2019). Aksi ini imbas dari pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama 8 hingga 16 jam, sejak 8 Mei lalu. Bahkan, sebelum ini, pemadaman bergilir dengan durasi yang lama juga terjadi hingga sebulan lebih.

“Harapan kami sebagai masyarakat Bunyu yang penghasil gas bumi dan penyumbang pendapatan daerah terbesar ke Kabupaten Bulungan, pemerintah bisa perhatikan kami. Kami tidak ingin ada pemadaman listrik lagi, karena banyak pihak yang dirugikan,” kata koordinator aksi, Hamzah, dalam keterangan yang diterima Koran Kaltara.

Dalam orasinya, Hamzah meminta Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan bisa merespon cepat aspirasi masyarakat agar tidak terjadi gejolak berkepanjangan. “Kalau tidak ditanggapi, kami yakin akan ada aksi demo yang lebih besar lagi,” ancamnya.

Penanggung jawab aksi, Abdul Ghoni mengatakan, aksi turun ke jalan ini dilakukan karena menurut warga, banyak permasalahan di dalam manajemen PLN dan simpang-siur publikasi yang disampaikan kepada warga, terkait alasan pemadaman bergilir hingga belasan jam ini.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga, di antaranya selain kompensasi, juga mendesak pihak PLN untuk tidak lagi melakukan pemadaman, kecuali karena kondisi alam. Pihak PLN diminta terbuka dan jujur terkait masalah krisis listrik yang terjadi dan mendesak jajaran Manajemen PT. PLN (Persero) area Berau untuk memberikan solusi permanen, terkait kerja sama operasi PLTMG.

“Jika Pemerintah tidak mampu berkomitmen untuk menyegerakan terciptanya kedaulatan listrik di Pulau Bunyu, kami tidak akan menghalangi masyarakat yang berkeinginan memboikot suplai gas ke luar Pulau Bunyu,” tegasnya.

Tak berhenti sampai di situ, masyarakat juga meminta DPRD Bulungan dan DPRD Kaltara untuk memberikan penekanan yang tegas agar dilakukan audit di tingkat manajemen PLN. Jika ternyata ada kelalaian atau kegagalan, masyarakat meminta pimpinan maupun direksi yang bertanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

“Di Pulau Bunyu ini 99 persen warga menggunakan token listrik. Dari pihak PLN mengatakan ada kerusakan, tapi ternyata tidak ada. Kerusakan itu hanya sebatas isu kepada publik untuk menenangkan massa. Ternyata permasalahan ada di kontrak kerja sama antara PLN dan pihak ketiga yang sudah habis sejak tahun lalu, pihak PLN yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Massa menduga ada permainan di dalam manajemen terkait kerja sama dengan pihak ketiga untuk PLTMG ini. “Kami meminta penjelasan permasalahan listrik di Pulau Bunyu ini,” pungkasnya.

Meskipun sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan, namun hingga selesai menyampaikan aspirasinya, masyarakat membubarkan diri dengan tertib. Perwakilan pihak PLN Rayon Bunyu dan Camat Pulau Bunyu, sepakat menandatangani kesepakatan dan mencari solusi bersama.

“Kita minta surat pernyataan yang kita buat untuk PLN. Ada 6 poin tuntutan utama yang kami minta disikapi pemerintah dan pihak PLN. Sudah ditandatangani perwakilan PLN dan sementara waktu diproses untuk disampaikan ke PLN area Berau,” katanya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Nurul Lamunsari