Kaltara

Vonis 2 Tahun di Kasasi, Terpidana Kepabeanan Ajukan PK

Barang bukti tongkang dan barang didalamnya, saat diamankan KP Nakula Dit Polairud Baharkam Mabes Polri, 2018 lalu. (Foto : Dokumen/Koran Kaltara)
  • Di Pengadilan Negeri Tarakan Divonis Bebas

TARAKAN, Koran Kaltara – Rusli, terpidana kasus kepabeanan yang ditangkap Kapal Patroli Nakula Dit Polairud Baharkam Mabes Polri, pada 6 Januari 2018 silam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Tarakan. Sidang perdana digelar Kamis (14/2/2020) dengan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Subagyo. PK ini sendiri dihadiri oleh penasehat hukum Rusli, Salahuddin.

Subagyo menuturkan, Pemohon PK atau terpidana Rusli dalam permohonannya menyebutkan adanya kekhilafan hakim. Sebelumnya, perkara ini dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tarakan memberikan vonis bebas, pada 10 Januari 2019 lalu.

Selanjutnya, Jaksa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Di tingkat Kasasi ini, Hakim menerima permohonan Kasasi dan memutuskan Rusli bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan dan menjatuhkan pidana 2 tahun penjara. Sementara, untuk barang bukti kapal tongkang dan seluruh barang yang dibawa dalam kapal tongkang dirampas oleh negara. “Penasehat Hukumnya mengajukan saksi fakta satu orang dan mengajukan saksi ahli satu orang,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (14/2/2020).

Sidang permohonan PK ini ditunda, hingga 18 Februari mendatang untuk memberikan kesempatan pendapat yang diajukan oleh Jaksa. Subagyo menerangkan, Jaksa akan mengajukan pendapat terhadap permohonan PK yang diajukan oleh terpidana atau pemohon. “Jaksa diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, dalam sidang selanjutnya,” kata Subagyo.

Sementara itu, salah satu Penasehat Hukum Rusli, Jafar Nur mengungkapkan dalam materi permohonan PK ia menyebutkan soal adanya minuman keras dalam putusan Hakim di tingkat Kasasi.

“Ada minuman keras yang ilegal, padahal tidak ada didalam kapal tongkang itu. Dalam manifest juga tidak ada, tetapi dalam putusan muncul (minuman ilegal) itu. Jadi, PK kami ini terhadap putusan kasasi, tetapi bukan novum. Karena ada kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara ini di MA,” ungkapnya.

Subagyo menambahkan, dari saksi yang diajukan di persidangan juga sudah membeberkan daftar barang bukti yang sudah disita penyidik saat penangkapan. “Dari daftar bukti, waktu kita lihat tidak ada. Waktu kapal disita juga tidak ada, makanya kita hadirkan saksi fakta. Saksi ini yang memeriksa manifest dari perusahaan dan didampingi penyidik KP Nakula waktu itu,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Patroli (KP) Nakula Dit Polairud Baharkam Mabes Polri melakukan penangkapan kapal tongkang BG PIKE dan dua tug boat, Dolpin dan Alexander yang mengangkut barang luar negeri, diperairan Desa Muara Batu Basu, Kabupaten Bulungan, pada posisi 03 11’ 100’ LU-117’ 22’ BU, pada 6 Januari 2018 lalu.

Kapal tongkang ini diamankan, setelah dalam pemeriksaan diketahui tidak memiliki dokumen resmi dalam perlayaran diperairan Indonesia dari luar negeri. Dalam kapal ini, ditemukan barang asal china dengan bermuatan link 122 koli, Roller 74 koli, Sporcket 70 Pcs, Idler 32 koli, Shae 12 koli, Filter Danalson 6 koli, Steel Wire 5 rool, Propeler 4 buah, Tali Nilon 41 rool, Karpet Semen 60 rool, Jangkar 3 buah, Molen 2 unit, Speed Boat tanpa mesin 2 unit dan Kontainer berisi filter 2 buah yang dibawa dari pelabuhan Shanghai (China) dan akan dibawa ke Indonesia. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Eddy Nugroho