Ruang Publik

Uangku Dulu, Kini dan Nanti: Refleksi Hari Oeang RI

Asyep Syaefudin
  • Oleh: Asyep Syaefudin

DALAM roda perekonomian suatu bangsa uang memegang peranan yang sangat penting. Dibilang sangat penting karena lancar tidak kegiatan perekonomian sangat tergantung pada kekuatan uang yang dimiliki bangsa tersebut.

Namun demikian, apakah persepsi kita tentang pentingnya keberadaan uang itu sejalan dengan pemahaman kita tentang sejarah uang itu sendiri? Fakta membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui sejarah tentang uang Republik Indonesia.

Apakah uang itu?

Uang sudah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia sejak berabad-abad lamanya. Uang juga dianggap sebagai penemuan manusia yang paling menakjubkan karena uang bisa mempermudah kegiatan transaksi yang antara penjual dan pembeli. Namun demikian, apa sih sebenarnya uang itu?

Uang dalam konsep dasar, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.

Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment). Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk dan fungsi uang itu sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Sejarah uang Republik Indonesia Jaman Kerajaan

Pada jaman kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, ternyata sudah dikenal uang sebagai alat pembayaran yang berlaku di daerah kerajaan masing-masing.
Secara singkat uang yang beredar pada jaman kerajaan antara lain; (1) Kerajaan Mataram Kuno yang saat itu dipimpin oleh raja Syailendra, uang yang beredar dan berlaku terbuat dari bahan emas dan perak. Berbagai nama uang ini dibedakan dari beratnya, diantaranya adalah Ma, Atak, dan juga Kupang.

(2) Majapahit memberlakukan dua mata uang untuk bertransaksi, yaitu Ma yang berasal dari Mataram dan juga Tahil. Mata uang Tahil tersebut berasal dari kerajaan yang memiliki cap dengan logo teraratai. Bentuknya sangat unik mulai dari segitiga, segiempat, trapesium, dan masih banyak lainnya.

(3) Kerajaan pertama yang beragama Islam di Indonesia adalah Samudra Pasai pada tahun 1297 sudah menggunakan mata uang yaitu Dinar dan Dirham yang memiliki kandungan emas dan juga perak.

(4) Pada masa kerajaan Banten yakni tahun 1550 hingga 1596, mata uang yang digunakan adalah Kasha. Kerajaan yang terletak di bagian Barat Pulau Jawa ini membuat mata uang dari bahan emas, perak, dan juga tembaga.

Jaman Penjajahan

Sebagian besar wilayah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, walau ada juga yang pernah dijajah oleh Portugis. Sejarah uang yang terjadi selama masa penjajahan dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut; (1) Pada masa awal kedatangan bangsa Belanda, yakni saat berkuasanya VOC, mata uang yang digunakan adalah koin dan juga kertas. Mata uang yang berbentuk kertas ini dibuat dengan menggunakan jaminan 100 persen perak.

(2) Pada masa pendudukan Jepang mata uang Belanda pun diganti dengan mata uang Jepang yang terbuat dari kertas dan juga koin. Mata uang koin terbuat dari aluminium dan juga yang berbahan timah. Pada jaman ini istilah rupiah sudah mulai diperkenalkan sebagai sebutan nominal.

Jaman Kemerdekaan

Setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia kala itu belum memiliki mata uang sendiri. Di seluruh wilayah Indonesia masih beredar mata uang peninggalan Hindia Belanda, uang Jepang dan mata uang De Javasche Bank.

Sekutu yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration (NICA) kembali menyerang Indonesia pada 29 September 1945. Mereka juga menerbitkan uang NICA yang memicu inflasi serta mengakibatkan kekacauan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah akhirnya mengambil langkah strategis demi mengurangi pengaruh NICA di Tanah Air. Pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah RI. Pemerintah juga terus mengebut produksi mata uang sendiri yang dinamakan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Langkah bersejarah pemerintah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia dilakukan saat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Saat itu, Ibu Kota RI tengah dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta yang tidak kondusif lagi.

Jakarta tengah dikendalikan tentara asing dibawah kepemimpinan Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA). Dikeluarkannya ORI ini diharapkan bisa mengurangi tekanan politik NICA.

Penduduk Indonesia mendapat pengumuman tentang Oeang Republik Indonesia dari pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta yang disiarkan melalui RRI Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Pidato yang berlangsung sekitar pukul 20.00 menegaskan bahwa ORI mulai berlaku pukul 00.00 tengah malam atau beberapa jam setelah pidatonya.

Uang Jepang dan uang De Javasche Bank yang saat itu beredar sebagai uang yang sah dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara” tutur Bung Hatta dalam pidatonya.

Pada saat itu, ORI emisi 1 terbit dalam delapan seri uang kertas yaitu satu sen, lima sen, sepuluh sen, setengah rupiah, satu rupiah, lima rupiah, sepuluh rupiah, dan seratus rupiah. Istilah “rupiah” sendiri berasal dari kata rupee (India) dan kata rupia (sansekerta) yang berarti perak

ORI ini juga punya sisi depan dan belakang yang bergambar ciri khas Indonesia, yaitu keris yang terhunus dan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pada tiap lembar yang beredar, ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang menjabat dalam kurun waktu 26 September 1945 – 14 November 1945, A. A. Maramis.

Proses peredaran ORI ke seluruh pelosok negeri bukan tanpa halangan. Faktor perhubungan dan masalah keamanan yang menjadi faktor utama sulitnya pendistribusian mata uang ini ke masyarakat. Apalagi, sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda.

Kedua hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Bahkan, mulai tahun 1947 pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA)

Ada beberapa ragam seri ORI lain yang diproduksi yakni ORI II, III, IV dan ORI Baru. ORI II diterbitkan di Yogyakarta pada 1 Januari 1947. Sedangkan ORI III diterbitkan di kota yang sama pada 26 Juli 1947. Sementara ORI Baru terbit pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun 1949.

Sayang, keberadaan ORI tidak bertahan lama. Penggunaan ORI terpaksa berhenti pada Seri ORI Baru. Setelahnya, saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), mata uang RIS resmi diberlakukan pada 1 Januari 1950 menggantikan Seri ORI Baru.

Dari salah satu hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat, pada 1 Januari 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federal.

Mulai 27 Maret 1950 telah dilakukan penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh De Javasche Bank yaitu Uang Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sejalan dengan masa Pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk kembali.

Pada Desember 1951, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga mulai merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp 5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp 5 ke atas.

Di tahun 1952 hingga 1953, Bank Indonesia merilis uang kertas baru, mulai dari 1 rupiah hingga 100 rupiah. Ini menandai periode baru dalam sejarah rupiah di mana penerbitan dan peredaran uang kertas rupiah kini menjadi tugas Bank Indonesia. Sedangkan uang koin masih ditangani oleh pemerintah secara terpisah.

Barulah pada masa Orde Baru, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mencetak dan menerbitkan uang, baik dalam bentuk koin ataupun kertas, serta mengatur peredarannya. Uang inilah yang terus berkembang menjadi alat pembayaran yang diterima hingga kini.

Tantangan Rupiah

Sebagai salah satu mata uang yang beredar di dunia, rupiah selama ini sering kali mengalami terpaan ujian yang sangat berat. Seperti kita ketahui nilai kurs mata uang suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, sehingga nilai sensitivitasnya sangat tinggi.

Setelah mengalami tingkat stabilitas yang tinggi selama orde baru, rupiah mulai bergejolak disaat akhir pemerintahan orde baru. Kondisi itu masih berlanjut sampai saat ini dimana secara perlahan tren pergerakan nilai tukar rupiah mengalami penurunan sejak orde reformasi digulirkan. Kurang stabilnya ekonomi dan pergolakan politik menjadi pendorong utama terjadinya kondisi tersebut.

Disamping itu, saat ini sedang muncul fenomena terkait mata uang digital yang dikenal dengan cryptocurrency. Berbeda dari mata uang konvensional, cryptocurrency dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet.

Untuk menjaga keamanannya, cryptocurrency akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Mata uang digital ini bersifat desentralisasi, artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency melalui perangkat komputer yang canggih dengan platform Blockchain.

Saat ini tercatat ada beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin.
Menghadapi fenomena ini, pemerintah menegaskan bahwa cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah.

Namun demikian, melihat transaksi mata uang digital ini makin meningkat, Bank Indonesia menyarankan cryptocurrency dapat disimpan maupun diperjualbelikan sebagai aset namun dengan risiko yang harus ditanggung sendiri.

Saat ini telah berdiri Indodax (indonesia Digital Asset Exchange) dan Indonesia sudah memiliki cryptocurrency sendiri bernama Cyronium yang membidik para pebisnis UKM guna meningkatkan omzet bulanan mereka. (*)

*) Penulis adalah Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Kaltara