Headline

TPP Jadi Taruhan Tindakan Indisipliner

Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Kaltara, Andi Amriampa, saat menyampaikan paparan terkait regulasi tentang tingkat disiplin ASN, Selasa (13/5/2019). (Foto: Agung Riyanto/Koran Kaltara)
  • Tidak Ada Jam Istirahat Siang bagi ASN Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) menjadi taruhan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara yang melakukan tindakan indisipliner. Terutama yang melanggar kepatuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa menyampaikan, secara teknis, tingkat kedisiplinan ASN membentuk 40 persen struktur TPP yang diterima. Ketika didapati ASN melanggar ketentuan jam kerja dan kepatuhan mengisi e-Kinerja, otomatis TPP mereka langsung terpotong.

“Selain pemotongan TPP, ada juga hukuman disiplin lain yang akan diterima oleh ASN. Karena tingkat disiplin ini menjadi salah satu tolok ukur pertama penilaian kinerja pegawai,” kata Andi saat menjadi narasumber dalam Respon Kaltara Edisi 39 Dengan Tema “Peningkatan Disiplin ASN”, Selasa (14/5/2019).

Terkait tren pelanggaran tingkat disiplin berdasarkan kinerja ASN, Andi mengungkap adanya peningkatan di tahun 2018. Kendati tidak menyebutkan secara detail mengenai angka ataupun persentase, Andi mengungkapkan bahwa kuantitas pelanggaran di tahun 2018 terhitung sangat tinggi.

“Dibandingkan 2016, 2017 dan 2018, jumlah pelanggaran paling tinggi soal kedisiplinan bekerja ada di tahun 2018. Pada tahun itu, terhitung sangat banyak,” ungkap Andi.

Terkait fenomena yang banyak terjadi terkait “akal cerdik” menyiasati aturan absensi yang dilakukan beberapa oknum ASN, dia tidak menampik jika BKD sudah angkat tangan. Menurutnya, fungsi pembinaan lebih jauh berada di tangan masing-masing Kepala OPD selaku pimpinan instansi. Namun berkaca dari laporan yang telah masuk, Andi juga mengungkapkan jika banyak pejabat di lingkungan OPD yang kedapatan melanggar soal ketentuan absensi yang dimaksud.

“Fungsi BKD ini hanya sebatas monitoring. Jadi kalau ada yang habis absen lalu ditinggal keluar kantor bukan untuk alasan tugas kantor, pembinaan dan pengawasan lebih lanjutnya di masing-masing kepala OPD,” tambah Andi.

Lanjutnya, beberapa oknum ASN yang pernah terjaring razia gabungan beberapa tahun terakhir, kelanjutannya juga ada di tangan masing-masing kepala dinas. Andi berharap agar seluruh Kepala OPD bisa menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal. Sehingga tingkat disiplin pegawai dapat tercermin secara kuantitas dan juga kualitas.

“Mekanisme pengawasan sebenarnya mutlak harus dilakukan juga oleh setiap kepala OPD. Dari beberapa kali razia yang pernah kita lakukan, semua ASN yang tertangkap memang penindakannya langsung dikembalikan kepada setiap kepala OPD. Jadi tinggal kepala OPD nya saja yang harus bisa mencontohkan kinerja yang baik seperti apa,” ulas Andi.

Lebih lanjut soal fenomena maraknya ASN yang sulit ditemui pada pukul 12.00 – 14.00 Wita, Andi menjelaskan, seyogyanya ASN di ruang lingkup Pemprov Kaltara tidak memiliki jam istirahat. Karena apabila ada jam istirahat, akumulasi 37,5 jam kewajiban jam kerja ASN dalam satu minggu tidak bisa terpenuhi. Mengingat pada hari Jumat, ASN Pemprov Kaltara sudah pulang pada pukul 11.30 WITA.

“Ini yang seharusnya seluruh ASN bisa pahami. ASN di Pemprov Kaltara ini sebenarnya tidak ada jam istirahat sama sekali. Karena apabila dikurangi jam istirahat, seharusnya pada hari Jumat harus lanjut bekerja sampai sore. Pengalaman yang sering tidak ada di tempat dari jam dua belas sampai jam dua ini sebenarnya di bawa dari kabupaten. Jalan tengahnya, ASN harus kantongi surat izin meninggalkan kantor apabila ingin sholat, makan atau kepentingan lain,” tutup Andi.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari