Politik

Tingkat Partisipasi Pemilu di Tarakan Capai 79,5 Persen

Proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019 di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tarakan. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Peserta Pemilu 2019 Turut Berperan Sosialisasi

TARAKAN, Koran Kaltara – Dari pelaksanaan pemilu baik untuk memilih kepala daerah maupun presiden dan legislatif dalam beberapa waktu lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kota Tarakan di Pemilu 2019 terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan, terdapat 79,5 persen partisipasi pemilih, padahal target nasional 77,5 persen.

“Tingkat partisipasi kita telah melampaui target nasional, alhamdulillah kita sudah berbuat banyak untuk meningkatkan partisipasi pemilih.  Angka ini juah dari beberapa pilkada yang sudah kita selenggarakan yang hanya di kisaran 65 persen, tetapi di Pemilu 2019 ini meningkat secara signifikan,” terang Ketua KPU Tarakan, Nasaruddin, Selasa (7/5/2019).

Kenapa hal ini bisa terjadi? Nasaruddin menjelaskan, hal itu dikarenakan banyak peserta pemilu sehingga yang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi jumlahnya juga banyak. Di Tarakan jumlah calon legislatif mencapai 414 orang, jika setiap orang memiliki 2 tim sudah barang tentu mereka melakukan promosi calonnya kepada warga, sehingga secara tidak langsung sudah melakukan sosialisasi pemilu.

“Mereka memiliki keinginan calon yang didukung menang, sehingga melakukan sosialisasi ke konstituennya masing-masing. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi secara massif untuk mengingatkan warga. Apalagi ini agenda nasional sehingga semua media nasional juga memberitakan terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak ini,” bebernya.

Meskipun demikian, diakui KPU bahwa masih ada warga yang tidak mengenal caleg yang akan dipilih sehingga masih ada yang hanya mencoblos surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, sedangkan surat suara untuk legislatif dan DPD tidak dicoblos.

“Saya menemukan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak mengenal caleg maupun DPD sehingga yang dicoblos hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Padahal caleg ini kan peserta pemilu, kenapa tidak melakukan sosialisasi ke semua kalangan. Meskipun caleg sudah banyak membantu melakukan sosialisasi tetapi masih ada yang terlewatkan, dan KPU juga sudah membentuk tim Relawan Demokrasi (relasi) untuk ikut melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Disinggung mengenai besaran suarat suara yang dianggap merepotkan pemilih, Nasaruddin mengaku, bahwa hal tersebut menjadi kebijakan KPU pusat, untuk di tingkat kabupaten/kota hanya menjalankan kebijakan tersebut.

“Kita hanya menjalankan kebijakan dari pusat dan soal surat suara yang terlalu besar juga sudah dilakukan koreksi, mudah-mudahan pemilu yang akan datang akan lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Didik Eri Sukianto