Tarakan

Tim Saber Pungli Pelajari Titik Parkir Rawan Pungli

KBO Sat Reskrim Iptu Muhammad Aldi

TARAKAN, Koran Kaltara Sebelum mengamankan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan berinsial HM, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) sudah melakukan pemantauan selama sepekan. Pemantauan dilakukan untuk mempelajari dan melihat dimana titik parkir yang rawan pungli.

“Untuk juru pungut sementara masih dalam pendalaman kami, apakah ada yang lain. Tapi, sementara ini yang kami tangani baru satu,” ujar Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim Iptu Muhammad Aldi.

Ia mengatakan, teknis juru pungut mengumpulkan uang dari juru parkir (jukir) didata dan diserahkan ke Dishub keesokan harinya atau jika di akhir pekan akan diserahkan di hari Senin, atau di jam kerja. Jumlahnya tidak menentu dan laporannya juga disampaikan tidak secara detail.

Kesalahan mekanisme dalam pengelolaan uang parkir ini, kata Aldi salah satunya karena tidak ada ketentuan yang pasti, berapa kewajiban pungutan untuk setiap wilayah yang ditarik jasa parkir. Bahkan, untuk karcis, diungkapkan Aldi hanya ditemukan bekas robekan sedangkan untuk pengguna jasa parkir tidak menerima karcis tersebut.

“Kami melimpahkan ke Inspektorat. Harapannya, bisa meningkatkan pengawasan berkaitan jukir ini. Karena memang rawan sekali pungli disini,” tuturnya.

Sedangkan terhadap pelayanan yang diberikan, Aldi mengaku tidak tercantum dalam rekomendasi yang diberikan ke Inspektorat. Pihaknya baru mengulas tentang retribusi parkir yang berkaitan dengan mekanisme, yang berkaitan dengan pungutan jasa parkir.

“Parkir ini menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Jadi, harus dikelola dengan baik, mekanisme yang jelas dan aturannya lebih rinci. Sampai saat ini kami belum menerima hasil pemeriksaan dari Inspektorat,” tegasnya.

Untuk diketahui, Tim Saber Pungli Tarakan menemukan dua dugaan pungli di lingkungan Pemkot Tarakan. Temuan pertama, dua orang oknum honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), 6 September lalu. Keduanya diketahui menarik pungutan Rp500 ribu untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk kasus pertama ini, sudah diserahkan ke Inspektorat dan hasilnya memberikan rekomendasi pemecatan. Sementara yang kedua, kasus dugaan pungli di Dishub terkait pungutan jukir ini masih dalam proses di Inspektorat Tarakan. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Muisa