Ruang Publik

Tata Kelola Hibah : Wujud Good and Clean Governance (GCG) di Kaltara

Asyep Syaefudin
  • Oleh: Asyep Syaefudin

SESUAI dengan konstitusi negara Indonesia memiliki dua level pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Guna kelancaran jalannya roda pemerintahan telah diatur regulasi terkait pengelolaan keuangan Negara. Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara sebagian kewenangan Presiden didelegasikan kepada Menteri Keuangan untuk menjalankan fungsinya sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menjalankan fungsinya sebagai Chief Operational Officer (COO) serta kepada gubernur/bupati/wali kota selaku pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan adanya keseimbangan roda pembangunan antara kedua level pemerintahan tersebut disusunlah mekanisme perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu mekanisme perimbangan keuangan yang dapat menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah hibah.

Prinsip Dasar Good and Clean Governance (GCG)

Terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa dikenal konsep good and clean governance (GCG) yaitu segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (good) dan bersih (clean).

Setiap rakyat suatu negara selalu mengharapkan negara yang sejahtera dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. Negara memiliki lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat kebijakan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam implementasi GCG terdapat beberapa prinsip yang menjadi perhatian utamanya. Pertama, partisipasi, adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

Kedua, penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang professional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.

Ketiga, transparan adalah adanya keterbukaan kepada public dalam menentukan kebijakan.

Keempat, responsif adalah pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Kelima, Orientasi kesepakatan adalah memutuskan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus.

Keenam, kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik.

Ketujuh, efektivitas dan efisiensi adalah berdaya guna dan berhasil guna artinya bisa menjangkau kepentingan masyarakat sebesar-besarnya dengan biaya pembangunan sekecil mungkin.

Kedelapan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.

Kesembilan, visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat tiga prinsip perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu; perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah; pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Disamping itu, dalam undang-undang ini juga diatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sementara itu, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Selanjutnya, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi absolut, konkruen, dan umum. Absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Konkruen, urusan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Umum, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Mekanisme Hibah

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dalam PP 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 56 ayat (1) dan (2) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab atas pelaksanaan pendapatan hibah.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan pendapatan hibah. Untuk tataran pemerintah daerah terdapat hibah harus memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 13 tahun 2018, tentang Perubahan ketiga Permendagri 32 tahun 2011.

Kriterianya adalah peruntukannya secara spesifik ditetapkan; bersifat tidak wajib, tidak mengikat; tidak terus menerus setiap tahun, kecuali (a) kepada pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (b) ditentukan lain oleh peraturan perundangan.

Kriteria selanjutnya, yakni memberikan nilai manfaat kepada pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dalam hal bentuk hibah, walaupun merujuk pada regulasi yang sama yaitu PP nomor 10 tahun 2011, terdapat perbedaan antara PMK 99 tahun 2017 dan Permendagri 13 tahun 2018. Menurut PMK 99 tahun 2017, hibah dapat berbentuk uang, barang/jasa, dan surat berharga. Hanya hibah bentuk uang yang akan dicantumkan dalam DIPA, sedangkan hibah barang/jasa dan surat berharga hanya dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) senilai nominal yang tercatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sementara menurut permendagri 13 tahun 2018 bentuk hibah hanya terdiri dari uang dan barang yang keduanya akan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selanjutnya dalam hibah daerah dikenal dokumen perikatan yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari dana APBD antara pemerintah daerah dan penerima hibah. Untuk hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, NPHD ditandatangani oleh kepala daerah atau yang dikuasakan dengan Menteri atau yang dikuasakan.

Hibah yang diterima oleh satuan kerja dari pemerintah daerah dapat dilakukan penarikan dengan dua mekanisme, yaitu : melalui KPPN (Kuasa BUN) dan penarikan secara langsung (Non Kuasa BUN).

Dalam hal pengesahan hibah, terdapat perbedaan tahapan antara hibah uang dan hibah barang/jasa/surat berharga. Untuk hibah uang, tahapan pengesahannya terdiri dari : penerbitan nomor register, persetujuan pembukaan rekening, revisi penyesuaian pagu DIPA, dan pengesahan pendapatan/belanja/saldo kas. Sedang tahapan pengesahan hibah barang terdiri dari: penerbitan nomor register, penandatanganan BAST, pengesahan hibah barang/jasa/surat berharga.

Permasalahan Hibah

Bagaimana tata kelola hibah didesain agar memenuhi prinsip GCG dan mekanisme “on budget on treasury”, yaitu bahwa seluruh penerimaan dan belanja kementerian/lembaga tersebut tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA) dan melalui Rekening Kas Umun Negara menjadi tantangan yang berat.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain, ketidakselarasan regulasi hibah. Terhadap regulasi hibah, baik yang berupa PMK maupun Permendagri, ditemukan ketidakselarasan dalam klausul nomor rekening penerima hibah.

Dalam PMK 99 tahun 2017, pembukaan nomor rekening penerima hibah itu merupakan tahapan setelah penandatanganan NPHD dan penerbitan nomor registrasi hibah.

Nomor rekening dimaksud pun harus mendapatkan persetujuan dari KPPN. Sementara dalam Permendagri nomor 54 tahun 2019, bagian lampiran, nomor rekening penerima hibah sudah dicantumkan sebelum NPHD ditandatangani.

Artinya, pembukaan nomor rekening termasuk tahapan awal sebuah hibah daerah. Masalah ini akan menyulitkan penerima hibah. Sebagaimana diketahui, unit kerja vertikal K/L tunduk pada regulasi pengelolaan anggaran yang diterbitkan Menteri Keuangan. Dengan mempedomani pola on budget on treasury, maka setiap satuan kerja penerima hibah daerah harus mengikuti PMK 99 tahun 2017 tersebut. Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam harmonisasi peraturan yang ada di Indonesia seharusnya lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi.

Kemudian permasalahan penandatanganan NPHD langsung. Terdapat usulan hibah dari unit kerja K/L yang bukan merupakan unit pengelola DIPA (non Kuasa Pengguna Anggaran – KPA).

Setelah usulan tersebut dituangkan dalam lampiran peraturan kepala daerah, dilakukan penandatanganan NPHD antara pemerintah daerah sebagai pemberi hibah dan pimpinan instansi unit kerja dimaksud. Apakah penandatangan NPHDL tersebut sudah tepat?. PMK 99 tahun 2017 menegaskan bahwa NPHDL ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah.

Merujuk UU Nomor 17 tahun 2003, menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran, maka pejabat yang diberi kuasa disini adalah pimpinan satuan kerja yang berstatus KPA. NPHDL yang tidak ditandatangani KPA akan kesulitan dalam proses pertanggungjawabannya dan berpotensi menjadi temuan aparatur pemeriksa. Dalam rangka mitigasi resiko pemberi hibah agar memperhatikan unit kerja vertikal K/L yang mengajukan permohonan hibah daerah, apakah pengelola DIPA atau bukan.

Lalu, pemberian hibah tiap tahun. Data menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah mengalokasikan hibah kepada suatu satuan kerja K/L tiap tahun. Sementara kriteria hibah menurut Permendagri 32 tahun 2011 adalah hibah tidak diberikan tiap tahun kecuali untuk alasan yang mendesak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Hibah juga seharusnya mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Selama suatu daerah masih menerima DAU, maka artinya bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut masih belum kuat. Karena sejatinya fungsi DAU itu merupakan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Sebelum memberi hibah pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat urgensi pemberian hibah tersebut.

Kemudian masalah satuan kerja penerima hibah tidak melakukan konsultasi. Hampir semua satuan kerja penerima hibah di Provinsi Kalimantan utara ini tidak melakukan konsultasi hibah kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diamanatkan dalam PMK 99 tahun 2017, terutama untuk kategori hibah yang pertama kali dan/atau tidak terulang atau hibah yang diterima tidak sama dengan hibah sebelumnya.

Kondisi ini berpotensi tidak terdeteksinya jumlah penerimaan hibah oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara sebagai Kuasa BUN. Begitupun monitoring atas proses pengesahan hibah oleh KPPN akan sulit dilakukan. Kedepan diharapkan agar satuan kerja unit vertikal K/L calon penerima hibah memahami lebih lanjut regulasi hibah.
Penutup

Proses hibah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, walau di satu sisi bisa menjadi solusi pendanaan kegiatan satuan kerja, namun disisi lain tata kelola yang baik masih perlu ditingkatkan. Terlebih menjelang pilkada serentak tahun 2020 dimana tidak sedikit dana yang akan dihibahkan pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Utara kepada para penyelenggara pilkada. Dengan mempedomani regulasi yang ada, komunikasi yang baik dan intens perlu dibangun antara pemerintah daerah sebagai penerima delegasi wewenang presiden di daerah dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN di Kalimantan Utara. (*)

*) Penulis adalah Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Kaltara