Politik

Tahun ini, Bawaslu Kaltara Tangani 5 Sengketa Pemilu 2019

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara mencatat, setidaknya ada lima sengketa menjelang Pemilu 2019. Jumlah tersebut terhitung sejak memasuki tahapan awal Pemilu 2019. Disebutkannya, sengketa yang paling menonjol yakni ketika tahapan pencalonan. Sengketa tersebut terjadi saat tahap pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasukkan beberapa nama yang maju menjadi calon legislatif…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara mencatat, setidaknya ada lima sengketa menjelang Pemilu 2019. Jumlah tersebut terhitung sejak memasuki tahapan awal Pemilu 2019.

Disebutkannya, sengketa yang paling menonjol yakni ketika tahapan pencalonan. Sengketa tersebut terjadi saat tahap pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasukkan beberapa nama yang maju menjadi calon legislatif pada Daftar Calon Sementara (SCS). Yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat (MS).

Penyebabnya beragam, diantaranya ada bacaleg yang pindah partai politik tapi belum mengundurkan diri dari partai sebelumnya, dan ada pula yang syarat administrasinya tak terpenuhi.

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu sarana bagi peserta pemilu, untuk mendapatkan keadilan atas kerugian hak konstitusional.

“Jika sudah masuk laporan ke Bawaslu, kemudian apabila memenuhi unsur untuk lanjut ke sengketa. Maka kita register,” jelas Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati, Senin (24/12/2018).

Lanjut dia, usai proses register, laporan yang diterima itu dianalisa. Dalam proses penanganan sengketa tersebut, Bawaslu membutuhkan waktu 12 hari. Namun, sebelumnya Bawaslu menawarkan untuk dilakukan mediasi.

“Mediasi memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mencari jalan tengah. Maksimal butuh waktu dua hari untuk memediasi hal itu,” sebutnya.

Jika selama proses mediasi tercapai kesepakatan, maka sengketa tidak berlanjut ke ajudikasi. Tapi ketika dalam proses sengketa tidak ada titik temu, maka masuk ke sidang ajudikasi, yaitu pemeriksaan kasus sampai keluar keputusan.

“Hasil tersebut menentukan bagi caleg, untuk bisa berlanjut atau tidak dalam tahap pencalonan,” sambungnya.

Menurut Siti, untuk saat ini sudah tidak ada sengketa yang ditangani. Akan tetapi, yang berpotensi terjadinya sengketa adalah pada saat hasil pemungutan suara. Untuk sengketa hasil,penanganannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masalah sengketa hasil, kami hanya memback-up data. Kita menjadi salah satu yang dimintai keterangan, termasuk KPU dan pelapor. Bawaslu dalam konteks sejauhmana pengawasan dan dukungan data,” urainya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 26 Desember 2018