Kaltara

Tahun Ini Ada Rp434 Miliar untuk Infrastrukur Perhubungan Kaltara

Taupan Madjid

TARAKAN, Koran Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan, selain sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara juga berada di daerah perbatasan yang infrastrukturnya harus ditingkatkan. Di bidang perhubungan, pada 2020 ini Kementerian Perhubungan akan menggelontorkan anggaran dari APBN sebesar Rp434 miliar untuk Kaltara.

“Dari Kasubag perencanaan Kementerian Perhubungan sudah menginformasikan bahwa untuk 2020, ada Rp434 miliar untuk Kaltara. Nanti akan kita gunakan rehab terminal di bandara Malinau sebesar Rp20 miliar. Ada juga untuk subsidi angkut Rp30 miliar untuk penerbangan ke pedalaman,” terang Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Taupan Madjid, Jumat (21/2/2020).

Selain itu, bandara Juwata Tarakan juga akan kebagian anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Namun lebih kepada fasilitas penunjang, seperti taman dan upaya mempercantik penampilan. Menurutnya, bidang udara mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan darat dan laut.

Untuk darat dan laut lebih kepada perbaikan dan penambahan marka jalan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk laut juga sama yaitu penambahan rambu-rambu untuk speedboat.

Sedangkan untuk bandara Tanjung Selor belum bisa dilakukan perbanjangan runway karena masih ada masalah lahan yang belum dibebaskan. “Tanjung selor kita anggarkan 2021, karena masih ada masalah tanah. Kita diminta koordinasi dengan BPN untuk masalah kepemilikan tanah dan luasanya berapa kalau semua ini sudah clear baru ada pembebasan lahan dan pembangunan, dan pusat akan bantu,” ucapnya.

Sementara Bandara di pedalaman juga tidak luput dari perhatian. Apalagi lapangan terbang yang ada masih berupa tanah seperti di Pujungan yang akan dilakukan pemotongan gunung untuk aktivitas penerbangan. Selain itu juga akan ada rencana pengaspalan sepanjang 500 meter. Karena saat ini saat becek membuat pesawat banyak yang tergelincir.

“Yang namanya infrastruktur kita harus siapkan asetnya dulu, harus jelas karena dulukan milik Kalimantan Timur, kalau semua sudah jelas baru ada bantuan. Sepanjang itu belum selesai, bantuan juga tidak aka nada,” katanya.

Dinas Perhubungan, lanjut dia, bukan hanya melakukan pembenahan di berbagai infrastruktur untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat Kaltara melakukan perjalanan, tetapi juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang perhubungan. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Eddy Nugroho