Kaltara

Tahapan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Sesuaikan Penundaan KPU

DITEMUI MEDIA - Ketua Bawaslu Kaltara Andi Siti Nurhayati saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Siti Nuhriyati: Jajaran Pengawas Kami Siap Jalankan Tugas

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan penundaan. Hal itu berkaitan dengan pandemi Covid-19 alias virus corona yang terjadi di Indonesia. Keputusan tersebut telah diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa hari yang lalu. Penundaan tahapan tahapan ini, sebagai bentuk pencegahan agar tidak semakin meluasnya penyebaran virus, khususnya tahap yang melibatkan interaksi dan bersentuhan langsung.

Adapun penundaan tahapan, juga sudah dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Diketahui, ada lima daerah yang ikut kontestasi politik tahun ini. Yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) di empat kabupaten di Kaltara.

Dikonfirmasi Koran Kaltara terkait penundaan tahapan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Andi Siti Nuhriyati mengemukakan, pihaknya menyesuaikan terhadap tahapan di KPU sebagai penyelenggara teknis. Ia menyebutkan Bawaslu RI juga sudah menebrikan imbauan yang sama terkait bencana nasional non-alam yang terjadi.

“Mengingat perkembangan penyebaran Covid 19 semakin massif maka kami sampaikan agar sahabat bawaslu mengatur sift masuk kantor secara fleksibel. Prinsip kurangi berkumpulnya banyak orang mungkin anggota bergantian tiap hari satu pimpinan¬† atau melihat kebutuhan situasional. Ini arahan dari Ketua Bawaslu RI. Untuk tahapan sendiri, bawaslu menyesuaikan dengan KPU yang sudah menunda tahapan,” katanya.

Untuk diketahui, beberapa tahapan yang ditunda KPU yaitu, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Meski demikian, sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Kaltara tetap menjalankan tugasnya dengan mengikuti arahan Bawaslu RI.

“Dan kami memang sudah memberlakukan jam piket di kantor. Maksimal ada 2 orang yang berkantor dalam sehari. Untuk jajaran pengawas kami sudah siap menjalankan tugas sampai tingkat Pengawas Kelurahan Desa. Beberapa pengarahan-pengarahan penting dari Bawaslu RI disampaikan melalui video converence, meeting online,” jelasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Eddy Nugroho