Ekonomi Bisnis

Sidak Lapas, Ombudsman Janji Fasilitasi Kerajinan Warga Binaan

Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara, Ibramsyah saat sidak ke Lapas Tarakan, kemarin (10/6/2019). (Foto: Sahida/Koran Kaltara)
  • Akan Hubungkan dengan Disperindagkop Kaltara

TARAKAN, Koran Kaltara Ombudsman Perwakilan Kaltara, Senin (10/9/2019) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. Selain untuk melihat ruang berkunjung keluarga warga binaan, Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara, Ibramsyah juga menyempatkan diri melihat hasil kerajinan tangan yang dibuat warga binaan.

“Pertama kita melihat standar pelayanannya dia (Lapas), bagaimana jam kunjungan dan segala macam. Tapi, lapas sudah ada kemajuan pelayanan jadi walaupun ada kendala, sederhana, tapi niat untuk berbuat sudah ada,” ujarnya, dikonfirmasi usai kunjungannya ke Lapas.

Namun, ia memastikan tetap ada koreksi meski menyatakan pelayanan sudah lebih baik. Termasuk apabila ada oknum pegawai Lapas yang diketahui komersial atau menarik pungutan, ia memastikan akan melaporkan langsung ke Kepala Lapas untuk meminta klarifikasi.

“Saya tetap laporkan ke Kepala Lapas yang di luar prosedur, kalau kami dapat laporan. Kami klarifikasi, terbukti akan kami tindak tegas. Tapi, sejauh ini belum ada laporan, mudahan tidak ada,” tegasnya.

Ia menilai, standar pelayanan yang diterapkan Lapas sudah lebih baik. Bahkan sudah ada kemajuan dibandingkan kunjungan Ombudsman sebelumnya atau Kepala Lapas sebelumnya. Salah satunya, ia mencontohkan ruangan tunggu keluarga warga binaan yang sebelumnya tidak permanen, sekarang sudah lebih baik.

Ia pun mengungkapkan, sebelumnya ruang tunggu keluarga selain tidak permanen juga jelek, paling jorok, namun sekarang sudah diberikan keramik sehingga kunjungan keluarga menjadi nyaman.

“Warga binaan itu juga tidak hanya masuk penjara, tetapi bagaimana bisa membinanya supaya saat keluar sudah ada skill. Jadi, warga binaan membuat hasil kerajinan yang bisa dijual. Yang kita harapkan, Disperindagkop dan UMKM Kaltara itu bisa membantu,” jelasnya.

Ibramsyah mengatakan, agar pemerintah tidak melihat Lapas sebagai Kementrian Hukum dan HAM, tetapi Disperindagkop dan UMKM Kaltara maupun Kabupaten bisa membantu. Menurutnya, Lapas juga memiliki keterbatasan dana, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.

“Supaya mereka (warga binaan) nanti bisa percaya diri, dia keluar produktif dan bisa jadi contoh. Itu harapan negara yang sebenarnya, jadi dibantu Pemprov ada barang yang bisa dijual,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Tarakan RB Danang mengaku sejak awal sudah ada pembahasan bersama dengan Ombudsman, terkait fasilitasi hasil kerajinan warga binaan dengan Disperindagkop dan UMKM Kaltara maupun tingkat kota.

“Jadi, kita tinggal membuat suratnya, besok (hari ini, Red) sampai, kami tembusin beliau (ombudsman) selanjutnya akan kita tingkatkan hasil kerajinan ini supaya layak jual,” katanya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Munisa