Tarakan

Serahkan Uang Denda, Djoko Bebas Subsider 3 Bulan

Salah satu keluarga terpidana kasus korupsi Bandara Juwata Tarakan, Djoko Priambodo menyerahkan uang denda Rp50 juta ke Kasi Pidsus Kejari Tarakan, Tohom Hasiholan, Senin (2/12/2019). (Foto : Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara Djoko Priambodo, sudah dieksekusi tim Jaksa dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tarakan, 11 November lalu. Salah satu terpidana kasus dugaan korupsi kegiatan pematangan lahan, di Bandara Juwata Tarakan ini, langsung dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan, di hari yang sama.

Dalam amar putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1907K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 September 2019, menyebutkan Djoko divonis bersalah dan diwajibkan menjalani hukuman pidana penjara, selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Djoko juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider 1 tahun penjara.

Melalui salah satu keluarganya, Djoko membayar uang denda Rp50 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan, Senin (2/12/2019).

“Penyerahan pembayaran denda diwakili keluarga terpidana yang datang ke kantor tadi pagi (kemarin. Red),” ujar Kepala Kejari Tarakan Fatkhuri melalui Kasi Pidsus, Tohom Hasiholan, kemarin (2/12/2019).

Ia memastikan, pembayaran denda dan uang pengganti memang wajib dibayarkan selain terpidana menjalani hukuman pidana badan. Jika tidak membayar denda, masa hukuman 3 tahun penjara akan ditambah 3 bulan kurungan. Sedangkan untuk uang pengganti, Djoko diwajibkan mengganti kurungan 1 tahun penjara jika tidak membayar.

“Setelah denda dibayar ini, jadi terpidana (Djoko) tidak perlu menjalani kurungan pengganti selama 3 bulan, karena terpidana sudah melakukan pembayaran denda,” tuturnya.

Sedangkan untuk uang pengganti sebesar Rp200 juta, Kasi Pidsus mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Djoko. Apakah ada kesanggupan membayar atau meminta kesediaan waktu untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti.

“Tadi, dari terpidana juga menyatakan memohon waktu sekitar 2 bulan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut,” katanya.

Sebelumnya Djoko Priambodo yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini bebas di pengadilan tingkat pertama. Banding di Pengadilan Tinggi masih menguatkan vonis bebas dan akhirnya di tingkat Kasasi, Djoko divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pematangan dan pembersihan lahan, pembuatan paralel runway 375.000 M3 tahun anggaran 2009.

Djoko juga divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dalam kegiatan peningkatan landasan pacu tahap 1 tahun anggaran 2010 di Bandar Udara Juwata Tarakan. Kerugian negara dalam kasus korupsi ini sebesar Rp17.175.376.750,43.

Untuk diketahui, tindak pidana korupsi di Bandara Juwata Tarakan ini awalnya disidik penyidik Unit Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Ada 4 orang tersangka ditetapkan, dan dari hasil perhitungan BPKP, kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar untuk proyek pengerjaan tahun 2009 sebesar Rp29 miliar yang didanai melalui APBN Stimulus Fiskal dan 2010 Rp34 miliar dari APBN murni.

Sebelumnya, Husni Djau sudah divonis 1 tahun penjara sudah menyelesaikan masa hukumannya. Kemudian, Lim Budi kontraktor di tahun 2010 sedang menjalani masa hukumannya. Kemudian Djoko baru saja menjalankan hukumannya dan mantan Dirut PT Hutama Karya III Gampang Winarno dan sebagai pelaksana proyek atau kontraktor di tahun anggaran 2009 belum turun putusan kasasinya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat  Munisa