Headline

Sepekan, Belum ada Pendaftar

Satu pekan sejak dibuka pendaftaran, belum ada yang memasukkan berkas untuk mengisi tiga jabatan lowong. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Lelang Tiga JPT Pratama Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Saat ini terjadinya kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Pemprov harus segera melakukan seleksi terbuka untuk pengisian kekosongan jabatan tersebut. Diketahui, terdapat tiga jabatan kosong yang akan diisi antara lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pemprov telah menyampaikan pengumuman penerimaan seleksi terbuka bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk turut mendaftar dan ikut seleksi. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan proses seleksi untuk pengisian tiga jabatan lowong sesuai prosedur.

“Proses seleksi juga sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Komisi ASN dan itu ada persyaratannya di Undang-Undang ASN maupun peraturan pemerintah. Kita selama ini juga tidak pernah ada masalah (seleksi JPT). Yang jadi masalah itu kalau tidak sesuai peraturan, kemudian kedua, ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), ketiga ada pemaksaan kehendak, itu pasti bermasalah,” ujarnya, Senin (20/5/2019).

Sesuai jadwal, pendaftaran telah dibuka sejak 13 Mei dan berakhir pada 27 Mei 2019 mendatang. Sejak sepekan pendaftaran dibuka, belum ada satupun yang telah menyerahkan berkas kepada sekretariat panitia di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara. “Sampai saat  ini belum ada yang daftar,” kata Plt Kepala BKD Kaltara Burhanuddin.

Kurang lebih, masih ada waktu satu pekan ke depan batas akhir pendaftaran. Menurut Burhanuddin, kemungkinan di waktu yang masih ada, akan ada pendaftar yang berminat. “Kami belum bisa menyampaikan banyak komentar. Intinya sudah ada banyak yang konsultasi dan ambil formulir. Tapi yang menyerahkan belum ada. Mungkin nanti akhir-akhir,” sebutnya.

Disebutkannya, untuk masing-masing jabatan yang lowong, minimal empat pendaftar yang memasukkan berkas. Jika tidak memenuhi unsur minimal pendaftar, ia akan melapor ke panitia seleksi. “Kalau sampai batas akhir tidak ada pendaftar kami lapor ke Pansel. Termasuk kalau ada satu jabatan yang tidak sampai empat pendaftar, kita juga laporkan ke Pansel. Nanti apapun keputusan pansel, apakah lapor ke gubernur dan dilanjutkan atau bagaimana. Kita hanya menjalankan sebagai sekretariat penerima,” tandasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari