Bulungan

Selesaikan Lahan Overlap, Pemkab akan Surati Perusahaan di KIPI

KAWASAN INDUSTRI – Desa Tanah Kuning, salah satu kawasan yang masuk dalam program pembangunan KIPI. (Foto : Nurjannah/ Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara Rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, kian mendekati realisasi. Namun demikian, di tengah sejumlah perusahaan sudah berkomitmen berinvestasi di kawasan tersebut, di sisi lain ternyata masih ada persoalan yang hingga kini belum klir. Yaitu terkait lahan yang dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit di areal KIPI, atau dalam istilahnya overlap.

Berkaitan dengan persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menyurati pihak perusahaan yang ada di KIPI untuk menyelesaikan masalah ini.

Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah mengungkapkan, ada sejumlah perusahaan di KIPI yang sudah mendapatkan izin lokasi dan persetujuan dari kepala daerah, namun belum diketahui progres di lapangan sampai sekarang seperti apa. Terutama kaitannya penyelesaian lahan atau kawasaan yang diberikan izin tersebut.

“Harus ada kesepakatan bersama atau B to B (business to business) antara perusahaan yang masuk dan yang sudah ada sebelumnya. Karena kita tahu di sana sudah ada sejumlah perusahaan perkebunan. Sementara saat ini itu juga akan menjadi kawasan industri. Kita menunggu hasil dan progresnya. Saat ini kita sedang menyiapkan untuk menyurati perusahaan-perusahaan tersebut, untuk mempertanyakan sejauh mana progres mereka,” kata Jahrah.

Melalui surat tersebut, lanjut Jahrah, juga akan ditanyakan soal izin selanjutnya.  Iermasuk IUKI (Izin usaha Kawasan Industri). “Kita belum tahu mereka mau bangun apa di kawasan itu, apakah smelter, pabril alumunium atau lainnya,” katanya lagi.

Diakui Jahrah, sejak 2019 bergulir belum diketahui pasti progresnya. Padahal itu juga tak jarang menjadi pertanyaan hingga di Kementerian. Menurutnya, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, Pemkab Bulungan melalui DPMPTSP hanya memfasilitasi terkait kawasan yang memang harus klir.

Tak dipungkirinya kawasan industri yang dimaksud saat ini masih overlap dengan lahan dengan izin HGU perusahaan kelapa sawit dan itu harus diselesaikan dulu. Kemudian juga perlu didukung dengan adanya surat persetujuan dari kepala daerah.

“Sejauh ini pemerintah memang memberikan izin yang sama. Sekarang dengan perubahan tata ruang kawasan itu, bukan lagi kawasan pertanian atau perkebunan tetapi sudah menjadi kawasan industri. Dan itu perlu disesuaikan. Mau tidak mau beberapa perusahaan perkebunan juga harus menyesuaikan, paling tidak mereka harus alih fungsi kawasan dulu melalui pusat yang berarti izin HGU-nya harus dilepas dan kemudian ada permohonan lagi,” jelasnya.

Disinggung terkait perizinan, seperti izin lokasi, dikatakannya pada dasarnya perizinan sudah klir. Apalagi KPI merupakan proyek strategis nasional (PSN), sehingga usaha industri tanpa harus ada komitmen.

“Mereka sudah dapat izin lokasi, yang penting lahannya clear and clean. Tapi kita belum tahu izin lokasi yang dari pusat itu apakah sudah clear. Kalau ada hak-hak orang lain ya mereka harus selesaikan, itu urusan mereka. Nah, karena ini usaha industri maka harus ada izin usaha kawasan industri. Sebelumnya itu perlu ada pengawasan dari teman-teman perindustrian,” katanya.

Untuk diketahui, sejumlah perusahaan yang sudah mendapat izin lokasi, setidaknya ada delapan. Di antaranya disebutkan Jahrah, PT. Kayan Patria Propertindo, PT. Adhidaya Suprakencana. PT. Indonesia Strategis Industri. “Termasuk Al Bassam, kemudian PT Inalum saya belum tahu, karena mereka belum sampai disini. Izin lokasi itu dapat dari pusat,” imbuh dia. (*)

Reporter : Nurjanah
Editor : Eddy Nugroho