Ruang Publik

Selayang Pandang Terkait Hibah Pemerintah dan Mekanisme Pengesahannya

Sukirno
  • Oleh : Sukirno

SEBELUM membahas lebih jauh terkait hibah, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud hibah pemerintah dalam tulisan ini. Sesuai PP No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang dimaksud hibah pemerintah atau untuk selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Walaupun hibah yang diterima pemerintah dalam hal ini K/L/Satuan Kerja tersebut sifatnya tidak perlu dibayar kembali alias cuma-cuma, namun dalam setiap menerima hibah K/L/Satker harus tetap hati-hati dan memegang prinsip; tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan hibah yang diterima digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, yaitu bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan K/L/Satker penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat, bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Banyak orang terutama para pengelola keuangan pada K/L/Satker terkadang masih ada yang bingung dan salah dalam menentukan terkait bentuk dan jenis dari hibah tersebut, sehingga mengakibatkan salah pula dalam proses pertanggungjawabannya.

Misalnya salah dalam menentukan apakah hibah yang diterima dalam bentuk uang tunai, uang untuk kegiatan, barang, jasa, surat berharga atau jenis hibah langsung atau hibah terencana. Kebanyakan baru dapat membedakan apakah hibah tersebut bersumber dari dalam negeri atau luar negeri.

Masing-masing bentuk, jenis dan sumber hibah tersebut memiliki mekanisme penarikan dan pengesahan yang berbeda-beda. Dalam memperlakukan sisa hibah dan jasa giro atau bunga bank yang ada pada rekening hibah pun tidak sedikit yang masih belum dipahami oleh K/L/Satker.

Akibat dari kurang pahamnya seluk beluk terkait hibah dan kurangnya koordinasi antara pelaksana hibah dengan pengelola keuangan pada K/L/Satker tersebut, hingga saat ini masih terdapat beberapa hibah yang diterima oleh K/L/Saker tidak dilakukan registrasi/pencatatan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya temuan dari BPK terkait hibah ini sehingga BPK mengeluarkan rekomendasi agar diatur penyelesaian penerimaan hibah mulai dari yang belum dilakukan proses Register sampai dengan pengesahan hibah.

Jauh sebelum tahun 2011, K/L/Satker sebenarnya sudah banyak yang menerima hibah secara langsung dari pemda atau lembaga keuangan/non keuangan lainnya khususnya yang berasal dari dalam negeri. Namun, terhadap hibah-hibah tersebut tidak dilakukan pencatatan dan pertanggungjawaban secara transparan.

Padahal hibah ini walaupun nilainya tidak sebesar penerimaan pajak dan non pajak sebagai sumber penerimaan negara, namun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2014 penerimaan hibah hanya sebesar 5.07 triliun, namun di tahun 2018 yang lalu realisasi penerimaan hibah sudah mencapai 26.23 triliun. Untuk menjamin agar pengelolaan hibah ini juga semakin baik dan lebih tertib lagi dengan tetap masuk dalam APBN (on budget), maka pemerintah telah menerbitkan PMK No. 191/PMK.05/2011 dan telah disempurnakan dengan PMK nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Dalam peraturan ini telah diatur bahwa setiap Hibah Langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kanwil DJPb agar tidak terjadi kesalahan. Setelah konsultasi, apa yang harus dilakukan K/L/Satker apabila menerima hibah langsung?

Untuk Hibah Langsung dalam bentuk uang, hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan 3 R dan 1 P.

Pertama, register. PA/KPA mengajukan permohonan nomor register ke DJPPR dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang berasal dari Luar Negeri. Apabila berasal dari Dalam Negeri diajukan ke Kanwil DJPb setempat.

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah perjanjian Hibah, ringkasan Hibah dan surat kuasa untuk menandatangani perjanjian Hibah. Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan tidak terdapat dokumen sebagaimana diatas maka permohonan nomor register cukup dilampiri dengan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan rekening koran.

Kedua, rekening. Untuk menampung penerimaan hibah, PA/KPA membuka rekening hibah (jenis Rekening Lainnya) ke bank umum dengan persetujuan KPPN. Untuk hibah langsung uang dari dalam negeri permohonan ditujukan ke KPPN mitra kerjanya, sedangkan hibah langsung uang dari luar negeri diajukan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPH).

Apabila terdapat jasa giro/bunga dari rekening hibah, maka jasa giro/bunga tersebut disetor ke rekening Kas Negara sebagai PNBP atau dapat dijadikan sebagai penambah nilai hibah sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

Ketiga, revisi DIPA. PA/KPA melakukan penyesuaian estimasi pendapatan hibah dan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA sesuai ketentuan revisi anggaran. Penyesuaian pagu belanja tersebut adalah; a) sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b) sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau c) paling tinggi sebesar perjanjian Hibah.

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat saldo/sisa pagu belanja dari hibah, maka sisa tersebut dapat digunakan dengan menambah pagu belanja pada DIPA tahun berikutnya dengan dilakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Revisi DIPA, baik untuk hibah yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri cukup diajukan kepada KPPN mitra kerjanya.

Keempat, pengesahan. Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang dilakukan oleh PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) ke KPPN KPH untuk hibah langsung yang berasal dari luar negeri dan ke KPPN mitra kerjanya untuk hibah dari dalam negeri.

Pengesahan pendapatan adalah sebesar hibah yang telah diterima dan pengesahan belanja adalah sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun berjalan. Pengesahan pendapatan hibah dan belanja hibah dianggap sah bila telah disetujui oleh KPPN dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan untuk pengembalian hibah telah diterbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).

Untuk Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, hal-hal yang perlu dilakukan oleh K/L/Satker adalah; register, dengan proses seperti pada hibah uang. Kemudian penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan oleh PA/KPA dengan Pemberi Hibah; dan pengesahan.

Dalam rangka pengesahan, PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung-Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung-Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS).

SP3HL-BJS dan MPHL BJS ditujukan ke KPPN mitra kerjanya, baik hibah tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK selama 2 ( dua) tahun berturut-turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sanksi dimaksud dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Kemudian untuk jenis hibah terencana, karena keterbatasan ruang dalam rubrik ini dapat kami sampaikan secara singkat bahwa pemerintah telah mengatur mekanisme penarikan dan pengesahan hibah terencana dengan mengeluarkan PMK No.84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Terdapat 5 cara dalam melakukan penarikan hibah tersebut, yaitu transfer ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (Reksus), Letter of Credit (L/C), dan pembiayaan pendahuluan/Pre Financing (PP)

Transfer ke RKUN dilakukan melalui Dit. PKN, DJPb. Penerimaan pendapatan hibah dibukukan saat ada arus kas masuk ke rekening setelah dlakukan verifikasi dokumen antara Withdrawal application (WA), SP4H dan copy NOD (Notice of Disbursement).

Mekanisme PL, LC dan PP hanya dapat dilakukan melalui KPPN KPH dan realisasi pendapatan dan belanja hibah baru diakui setelah diterbitkannya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN KPH.

Sedangkan mekanisme dengan Reksus dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja dari satker berkenaan dengan. Realisasi pendapatan maupun belanja hibah diakui setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan masing-masing satker.

Demikian sekilas informasi terkait hibah pemerintah, semoga dengan sedikit ilmu ini dapat memberikan gambaran bagi para pengelola hibah khususnya dan para pembaca pada umumnya, sehingga apabila nantinya menerima hibah para PA/KPA dan pengelola hibah lainnya dapat segera mengambil tindakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan akhirnya pengelolaan hibah ini akan semakin tertib, transparan dan akuntabel. (*)

*) Penulis adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPb Provinsi Kaltara