Tarakan

Sanksi Skor bagi ASN Bolos Tidak Berlaku di Tarakan

ASN Tarakan saat mengikuti apel bersama Wali Kota. (Foto: Sofyan Ali Mustafa)
  • Tujuh ASN Tidak Masuk Kerja tanpa Keterangan

TARAKAN, Koran Kaltara Meskipun Mendagri Cahyo Kumolo memberikan sanksi pada ASN di lingkungan kerjanya skorsing selama 3 hari pasca libur bersama, kebijakan ini tidak berlaku di Tarakan, kecuali ada instruksi resmi secara kelembagaan.

“Sebenarnya kalau kita sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi yang bolos implementasinya pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Selain itu juga pemberian sanksi secara bertahap, kalau dirumahkan saya belum tahu, kalau ada kita laksanakan. Selama tiga hari ngapain?, malah kesenangan pegawai nanti dan minta dirumahkan semua,” terang Wali Kota Tarakan Khairul, Selasa (11/6/2019).

Dikatakan Khairul, pihaknya akan mengikuti aturan atau instruksi dari pusat yang tertuang dalam surat resmi, bukan sekedar katanya atau informasi dari media massa.

Sementara itu, data di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Tarakan menunjukan belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan absensi kehadiran ASN.

“Laporan dari OPD belum masuk semua, sebenarnya arahannya pukul 15.00 Wita kemarin sudah harus dilaporkan ke Kemenpan melalui aplikasi. Arahanya seperti itu tetapi implementasinya beberapa OPD belum memasukan data ke kita. Kemarin itu baru sekitar 50 persen saja yang masuk, dan saya belum pegang data fiksnya,” kata Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di BKPP Tarakan, M. Sa’aduddin Hakim.

Sedangkan untuk pemotongan TPP, Didin sapaan akrabnya mengaku dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perwali. Namun berapa persentasenya, dirinya tidak bisa mengatakan secara mendetail.

“Besaran pemotongan TPP berbeda-beda karena TPP yang didapat juga berbeda antara ASN satu dengan lainya. Tetapi kalau untuk Kepala OPD sekitar Rp500 ribu per hari, sedangkan staf di kisaran Rp200 ribu per hari, kebijakan ini sudah tertuang dalam Perwali,” ungkapnya.

Data sementara dari BKPP jumlah ASN secara keselurahan di lingkungan Pemkot Tarakan sebanyak 3.230 dari 32 OPD. Namun belum semua OPD menyerahkan daftar hadir pegawai ke BKPP, pada Selasa (11/6/2019) siang menunjukan 1.811 ASN yang terdeteksi, dimana 1.637 di antaranya hadir masuk kerja di hari pertama usai libur Lebaran.

“Sedangkan tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 7 orang, izin ada 30 orang, sakit ada 10 orang, cuti bersalin sebanyak 16 orang, cuti besar ada 4 orang, cuti di luar tanggungan negara ada 1 orang, cuti sakit ada 5 orang, cuti tahunan ada 91 orang, tugas belajar 9 orang, dan tugas luar ada 1 orang ASN,” urai Didin.

Data masih sementara, karena dari 32 OPD baru sebagian yang telah menyerahkan daftar absensi ke BKPP, sebagai bahan evluasi. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa