Headline

RTRW Menjamin Keberlangsungan Lahan Pertanian

Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menjamin keberlangsungan lahan pertanian di Kalimantan Utara. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Antisipasi Belum Ada Regulasi Lahan Abadi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang meliputi empat kabupaten dan satu kota, saat ini tercatat belum memiliki regulasi tentang penetapan lahan pertanian abadi. Sehingga untuk menjaga adanya alih fungsi kawasan pertanian, pemerintah mengaturnya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Demikian dikonfirmasi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Andi Santiaji.

Sebelumnya untuk diketahui bersama, lahan pertanian abadi merupakan produk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dalam implementasinya, setiap kabupaten dan kota diminta untuk menetapkan kawasan lahan pertanian yang tidak bisa dialihfungsikan tanpa keterikatan batas waktu.

Upaya tersebut, bertujuan dalam menjaga ketahanan pangan jangka waktu panjang di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Adapun kendati sudah memiliki payung hukum, regulasi tersebut terlebih dahulu harus dioperasionalkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten dan Kota apabila hendak dilaksanakan.

Saat ditanya implikasi tidak ditemuinya lahan abadi di Kaltara sendiri, Andi menilai, belum menjadi persoalan yang cukup serius. Setidaknya, dengan adanya RTRW sudah dapat menjaga ketersediaan lahan pertanian secara periodik. Sedangkan untuk jangka waktu panjang, pihak provinsi memiliki tim studi yang bertugas melakukan kajian akademis.

“Kalau sudah masuk dalam RTRW, tentu tidak boleh diganggu gugat. Dimana tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lain seperti bangunan permanen,” terang Andi saat ditemui Koran Kaltara, Rabu (15/5/2019).

Terkait lahan pertanian di Kaltara, Andi menjelaskan, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti untuk Kabupaten Bulungan terdapat lahan pertanian yang akan diperuntukkan Kawasan Food Estate. Kemudian di Kabupaten Malinau  mendapat dukungan besar dari masyarakatnya pada program Beras Daerah (Rasda). Selanjutnya di Kabupaten Tana Tidung, beberapa lahannya sedang menunggu alih fungsi dari kawasan hutan. Terakhir di Kabupaten Nunukan, lahannya dinilai  cocok untuk pengembangan pertanian organik.

“Setiap daerah memiliki kriteria yang berbeda. Kita memiliki tugas agar apa yang ada bisa dipertahankan dan ditingkatkan hingga jangka waktu mendatang,” tutup Andi.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari