Headline

Resmi Pimpin DPRD Kaltara

Pimpinan definitif DPRD Kaltara resmi menjabat terhitung setelah pengambilan sumpah janji dan jabatan, Jumat (11/10/2019). (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Norhayati Andris didampingi Andi Hamzah dan Andi Akbar

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pelantikan 35 Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) telah dikukuhkan pada 4 September 2019 lalu. Diketahui di hari yang sama ditetapkan sebagai pimpinan sementara, masing-masing sebagai Ketua Sementara DPRD, Norhayati Andris dari PDIP dan Wakil Ketua Sementara Yancong dari Gerindra.

Berdasarkan Surat Ketua Sementara DPRD Kaltara Nomor 160/1073/DPRD/2019 tanggal 23 September 2019 perihal usulan Pimpinan Definitif DPRD Kaltara dan Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kaltara tanggal 23 September 2019. Kemudian Surat Gubernur Kaltara Nomor 161.2/1091/PUM/GUB tanggal 24 September 2019 perihal Pengusulan Peresmian Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kaltara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161.65-5314 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kaltara masa jabatan 2019-2024.

Pelantikan pimpinan tetap DPRD Kaltara dilaksanakan pada Jumat (11/10/2019) malam di Kantor DPRD Kaltara. Ditetapkan masing-masing pimpinan adalah Norhayati Andris (PDIP) sebagai Ketua DPRD Kaltara. Adapun yang mendampinginya di posisi Wakil Ketua, yakni Andi Hamzah (Gerindra) dan Andi M Akbar (Hanura). Pengambilan sumpah janji dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Mas Hushender.

Tampak hadir langsung dalam pelantikan, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur Udin Hianggio. Hadir juga Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit. Bahkan beberapa anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltara Dedi Sitorus dan Arkanata Akram serta DPD RI dapil Kaltara Asni Hafid.

Dalam sambutannya, Gubernur Irianto menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pimpinan dewan. Selanjutnya menetapkan alat kelengkapan dewan lainnya, agar dapat menjalankan tugas kedewanan. Ia menyebutkan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan merupakan kewenangan DPRD. “Saya anggap penting ingatkan fungsi ini agar kita berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” katanya.

Disamping memiliki fungsi, lanjut Irianto, DPRD juga memiliki tugas yang harus diselesaikan bersama. Oleh karena itu penting untuk saling mengingatkan dalam rangka memperbaiki kinerja. Ia juga mengingatkan soal APBD 2020, yang telah dievaluasi Mendagdri agar segera ditetapkan.

“Terkait APBD 2020, Mendagri telah menyampaikan surat soal hasil evaluasi. Dalam surat itu ditegaskan tidak ada pembahasan karena sudah dievaluasi dan dibahas DPRD sebelumnya. Kita berharap setelah pimpinan ini dilantik dan alat kelengkapan dewan juga dibentuk, segera menetapkan bersama APBD 2020,” jelas Irianto.

Sementara itu, Ketua DPRD Norhayati Andris mengatakan amanah yang diberikan kepadanya adalah tanggung jawab yang harus dijalankan. Ia berharap ke depan sinergitas semua pihak bisa terus terjalin khususnya dengan pemerintah daerah sebagai mitra dewan. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari