Headline

Realisasi APBN Harus Jawab Persoalan Masyarakat

Kantor DJPb Kaltara. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Optimis Target Semester I Sesuai

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu menjawab persoalan di masyarakat. Terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat meliputi kemiskinan, angka pengangguran dan akesibilitas wilayah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalimantan Utara, Iman Santosa menyampaikan, seluruh Satuan Kerja (Satker) yang mendapat kucuran dana, harus bisa menyelaraskan antara penyerapan anggaran dan implikasi program yang dijalankan.

“Jadi kita tidak hanya pantau nominal serapannya saja, melainkan juga hasil program di masyarakat. Ketika realisasi sesuai target, diharapkan persoalan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran dan daerah yang masih terisolasi bisa tunjukkan kemajuan. Karena masing-masing dana alokasi juga memiliki output yang hendak dicapai. Jadi memang jangan sampai ada kegiatan yang sifatnya sia-sia,”  jelas Iman, Jumat (14/6/2019).

Secara teknis, Iman juga meminta agar seluruh Satker, baik dari pemerintah pusat dan daerah, harus konsisten untuk patuh administratif. Sehingga kinerja yang ada bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Baik kepada lembaga pemeriksa dan juga kepada masyarakat.

“Dalam beberapa forum sudah disampaikan bahwa APBN yang dialokasikan ini berfungsi untuk membantu perkembangan Kaltara. Sehingga pengelolaan juga  harus transparan dan juga akuntabel. Para pelaku anggaran harus memiliki kesadaran besar bahwa uang APBN hakikatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak boleh main-main,” kata Iman.

Berdasarkan catatan Koran Kaltara, target realisasi penyaluran APBN hingga semester I di angka Rp1,7 triliun. Atau mencapai 35,3 persen dari pagu tersedia sebesar Rp4,8 triliun. Berdasarkan data yang ada, ia mengaku optimis target tersebut bisa dipenuhi.

“Kalau dari kami optimis bisa sampai target tersebut. Karena di bulan Juni ada pencairan kontraktual yang termin, pembayaran THR dan gaji di bulan Juni, pembayaran DAK fisik dan yang juga yang nonkontraktual,” jelas Iman.

Untuk mengejar realisasi,  salah satu strategi yang dilakukan melalui program Stakeholder days. Dimana DJPb mengunjungi semua Satker yang menerima alokasi dana APBN untuk membahas bersama persoalan hambatan dan mencari solusinya.

“Jadi kita ngobrol langsung. Kita sampaikan data realisasi yang sudah dilakukan. Misalkan ada penyerapan yang rendah, kita bicarakan bersama masalahnya untuk kemudian carikan solusinya. Kita juga jadi bisa berikan pendampingan langsung dan memberikan pemahaman yang sama dari KPA sampai bendaharanya,” tutup Iman.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari