Headline

Rantai Distribusi Harus Kembali Diawasi

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Kondisi di Kaltara Masih di Atas Nasional

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriyani memastikan,  pihaknya tidak memungkiri jika dituntut terus melakukan pengawasan harga kebutuhan pokok yang beredar di tengah masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut mengingat kondisi defisit produksi bahan pokok di Kalimantan Utara. Provinsi ke-34 ini mengandalkan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi permintaan masyarakat. Adapun untuk komoditi tersebut sampai dari produsen hingga konsumen akhir, saat ini harus melewati banyak pihak dalam rantai distribusi. Hal ini, yang menurutnya menjadikan level harga yang diterima menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Berkaca pada tahun 2018, Pemprov Kaltara sudah mewacanakan regulasi untuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) beberapa kebutuhan pokok. Dijelaskan Hasriyani, langkah tersebut sebagai implementasi kewenangan pemerintah daerah atas fungsi kontrol dan pengendalian harga.

“Teknisnya, kita memang melibatkan dari pihak distributor. Karena implementasi aturan harga eceran tertinggi untuk beberapa komoditi strategis ini bergantung di sana. Kemudian sosialisasi juga kami lakukan hingga ke pedagang eceran. Kita terus memaksimalkan penerapannya dari tahun ke tahun. Termasuk di tahun ini,” jelas Hasriyani.

Berdasarkan catatan Koran Kaltara, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam Laporan Pola Distribusi Komoditas Strategis Tahun 2018 mencatat, Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas beras medium, daging ayam, minyak goreng dan telur ayam di Kaltara berada di atas rerata nasional. Kondisi ini, mencerminkan bahwa konsumen harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bisa mendapatkan komoditi tersebut.

Secara akumulatif, tercatat MPP beras medium berada di angka 27,59 persen. Sehingga ketika harga beras yang diterima konsumen sebesar Rp13.000/kg, berarti biaya rantai distribusi yang telah dibayar konsumen adalah Rp3.587/kg. Adapun untuk skala nasional, tercatat MPP untuk beras medium sedikit berada di bawah MPP Kaltara, yakni di angka 25,35 persen.

Kemudian untuk MPP cabai merah, tercatat angka di Kaltara sebesar 24,04 persen. Angka ini jauh berada di bawah MPP cabai merah di tingkat nasional sebesar 47,10 persen. Selanjutnya untuk MPP daging ayam, tercatat hingga 66,83 persen. Jauh berada di atas MPP daging ayam nasional sebesar 24,68 persen. Dibandingkan 33 provinsi lainnya, MPP daging ayam di Kaltara menempati urutan tertinggi nomor dua setelah Sulawesi Barat.

Adapun untuk MPP minyak goreng di Kaltara, BPS mencatat sebesar 23 persen. Angka ini juga melambung dari MPP nasional sebesar 18,7 persen. Untuk komoditi daging sapi, MPP di Kaltara tergolong kecil. Yakni di angka 20 persen dan berada di bawah rerata MPP daging sapi nasional sebesar 34,11 persen.

Sama dengan daging sapi, MPP bawang merah sebesar 43 persen di Kaltara, juga tercatat lebih rendah dibandingkan MPP nasional sebesar 49,06 persen. Kondisi ini selanjutnya juga diikuti komoditi gula pasir dengan MPP sebesar 22 persen. Lebih rendah dibandingkan MPP nasional sebesar 32,67 persen.

Kendati demikian, kondisi berbeda terjadi pada komoditi telur ayam ras. Diketahui MPP telur ayam ras berada di angka 30 persen. Atau lebih tinggi dibandingkan MPP telur ayam ras nasional sebesar 26,08 persen.

Terpisah, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Kaltara, Fitrah Pangeran menilai, akselerasi produksi pangan lokal menjadi jalan keluar atas tingginya level harga beberapa kebutuhan pokok di Kaltara. Dari kacamata akademisi, pemerintah daerah harus konsisten dalam merumuskan program kegiatan yang sifatnya menstimulus pertumbuhan lapangan usaha di subsektor peternakan, pertanian padi sawah, pertanian padi gunung dan perkebunan.

“Produksi pangan lokal yang harus terus dikejar kenaikannya. Mulai dari kuantitas jumlah dan kualitas produk. Harapan ke depan ketika produk ini dapat dihasilkan lebih banyak di Kaltara, harga yang diterima masyarakat bisa lebih murah,” jelas Fitrah.

Adapun terkait hambatan, Fitrah mengatakan bahwa polanya masih cenderung tidak berubah. Yakni  dari kekurangan sumber daya manusia, kompetensi dalam pemanfaatan teknologi, kondisi tanah apabila untuk bercocok tanam beban biaya produksi yang tergolong tinggi dan di tahap pascapanen.

“Dari hambatan itu seharusnya sudah dapat dianalisa program yang tepat. Di lapangan pun peran pemerintah tidak boleh terputus. Harus menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Sehingga perputaran kegiatan produksi bisa sehat dan berkelanjutan,” tutup Fitrah.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari