Headline

Program Prioritas Perlu Dikawal Maksimal

Salah satu program prioritas Pemprov Kaltara adalah penyediaan energi berkelanjutan dengan membangun PLTA Kayan. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Investor Diharap Seriusi Nota Kesepahaman

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Marten Sablon menilai, 11 program prioritas pembangunan daerah perlu mendapat pengawalan maksimal. Mengingat mayoritas progres cenderung berjalan dengan lambat. Hal ini dikhawatirkan menghambat target realisasi yang telah direncanakan.

Dijelaskan Marten, mayoritas program prioritas di Kaltara dipahami sangat membutuhkan dukungan dari jajaran pemerintah pusat dan juga keterlibatan investor. Mengingat suntikan dana yang dibutuhkan tidak bisa diakomodir oleh porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta banyak regulasi yang kewenangannya pada eksekutif di Jakarta.

“Sebelas program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltara sampai saat ini sebagian besarnya masih jalan di tempat. Kita sangat berharap kerja keras pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan. Utamanya dalam  berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung Program tersebut,” kata Marten.

Secara teknis, dia menilai bahwa saat ini Kaltara masih banyak memiliki ketertinggalan dibandingkan daerah lain soal realisasi investasi untuk mendukung program prioritas daerah. Baik yang terkait dengan realisasi pendanaan dan juga teknis perizinan di lapangan.

“Kita memiliki masterplan yang sangat baik. Tapi sebagai catatan, kita harus tetap berada di jalur progres pembangunan tersebut. Jangan sampai bisa terlambat apalagi terbengkalai,” ujar Marten.

Di sisi lain, Marten juga berharap agar investor yang mendukung program prioritas bisa menunjukkan komitmen keseriusannya. Terlebih bagi mereka yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Sehingga Pemprov Kaltara benar-benar bisa mendapatkan kepastian akan bentuk dukungan yang bisa diterima.

Adapun sebagai catatan tambahan, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan bisa terus bersinergi dalam memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi. Baik yang menyangkut perizinan teknis administratif hingga yang menyangkut regulasi di lapangan.

“Kepada Investor yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi Kaltara sampai saat ini, sangat diminta keseriusannya untuk benar-benar melaksanakan komitmen dalam turut merealisasikan program prioritas. Ketika memang di pertengahan jalan ada indikasi tidak siap, lebih baik segera mundur dan membatalkan MoU-nya tersebut,” tegas Marten.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari