Ekonomi Bisnis

Potensi Ekowisata Besar, Pemprov Diminta Tidak Setengah-setengah

Foto: Ilustrasi/Internet

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembangunan sarana ekowisata atau obyek wisata yang berwawasan lingkungan dinilai membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah provinsi. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Abdul Khair.

Dikatakan Khair, secara umum Kaltara memiliki potensi ekowisata yang besar. Mengingat kondisi tipologi wilayah yang didominasi kawasan kehutanan. Di sisi lain, kawasan hutan di perbatasan Kaltara juga menjadi pemukiman beberapa suku asli yang kaya akan sarana edukasi budaya.

“Kalau soal potensi memang besar. Hutan kita ini tepat untuk wisata edukasi masyarakat. Apalagi kita punya Taman Nasional Kayan Mentarang yang dibilang masuk daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Belum lagi lokasi ekowisata di daerah-daerah perbatasan. Baik yang ada di Nunukan atau Malinau,” kata Khair saat dikonfirmasi Koran Kaltara, Rabu (24/7/2019).

Kendati demikian, dari kacamata legislatif, Khair  menilai program yang dijalankan pemerintah daerah atau yang bersumber dari dana dekonsentrasi kementerian terkait belum berjalan dengan maksimal. Sehingga eksistensi titik yang menjadi pilot project masih kalah dengan destinasi wisata lain dari luar daerah.

“Lokasi yang menjadi pilot project tentu ada. Tapi yang jadi soal ini kan banyak masyarakat juga yang belum tahu. Terlebih aksesibilitas ke lokasi ekowisata ini tidak mudah. Malah kalau saya lihat, lebih banyak ekowisata yang bisa booming karena kreativitas masyarakat sekitar yang tinggi,” ujar Khair.

Adapun Khair memberi catatan, program pengembangan harus total dari sektor hulu hingga hilir. Baik dari obyek yang hendak dijual, kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, kelengkapan sarana akomodasi dan aspek keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Pengembangan wisata ini tidak jauh beda dengan mendorong munculnya produk UMKM lokal. Peran pemerintah harus tuntas dari awal hingga akhir dan ada pendampingan. Itu wajib ketika targetnya memang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang,” tutup Khair. (*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Rifat Munisa