Tarakan

Polres Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Karhutla

Wakapolres Tarakan, Bambang Herkamto
  • Tarakan Utara dan Timur Rawan Kebakaran

TARAKAN, Koran Kaltara Rapat koordinasi (Rakor) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihadiri instansi yang terkait penanganan karhutla, dilaksanakan di Polres Tarakan, Selasa (13/8/2019). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari dipanggilnya seluruh kepala daerah, Panglima TNI dan Kapolri ke Istana Negara pekan lalu.

Wakapolres Tarakan, Kompol Bambang Herkamto menuturkan di rapat bersama kepala daerah ini, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar semua daerah melakukan upaya pencegahan karhutla. Sementara, yang hadir dalam rapat di Polres, kemarin di antaranya BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, seluruh Lurah, Camat, Kapolsek, Tagana dan Kodim 0907 Tarakan.

“Kita mau menyamakan persepsi tentang menangani karhutla di Tarakan. Kemudian, kita memberikan data awal yang bisa disusun, tentang wilayah yang rawan karhutla yaitu Kecamatan Tarakan Utara dan Kecamatan Tarakan Timur,” ujarnya.

Sarana pendukung, tentang personel maupun perlengkapan juga turut dibahas. Di Tarakan sendiri, penyebab kebakaran bisa karena masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, dan karena kondisi geografis yang di dalam tanah mengandung batu bara. Akibatnya, jika tidak ada hujan beberapa hari, panas bisa menyulut api dan mengakibatkan lahan terbakar.

Sebenarnya, Polres pun sudah terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait karhutla, dalam patroli yang dilakukan Tim Badak. Bahkan, Tim Badak ini juga turut membantu jika terjadi kebakaran.

Diakuinya, Polres hanya bisa mempersiapkan personel dan saat melakukan proses pemadaman api hanya dibantu alat seadanya dari masyarakat. Selain karena tidak memiliki anggaran di polres, juga karena akses jalan menuju lokasi kebakaan yang tidak bisa dilalui kendaraan.

“Ada masukan dari peserta rakor, dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Satgas Karhutla. Karena, sekarang kan belum tahu siapa leading sektor yang memimpin. Sebelumnya, kan ada Dinas Kehutanan, tapi kan sekarang sudah ditarik ke Provinsi. Setelah Satgas terbentuk akan diusulkan anggaran dan sarana seperti alat pemadam yang portable,” tuturnya.

Jika Satgas Karhutla belum ada, Wakapolres memastikan seandainya terjadi kebakaran lahan penanganan akan tetap dilakukan seperti yang sedang berjalan saat ini.

Namun, ia berharap, nanti masyarakat juga bisa turut serta melakukan pencegahan karhutla, apakah melalui swadaya masyarakat maupun swasta. Jika mengandalkan instansi terkait, sumber daya yang ada masih kurang dan sarana pendukung tidak dalam keadaan baik.

“Kalau swasta misalnya, dari perusahaan kan pasti ada yang lebih memadai. Apalagi, ini sudah mulai kemarau. Sampai saat ini karhutla memang masih bisa diatasi, cuma kan pengalaman kita sebelumnya sempat sehari terjadi 2 sampai 3 titik api. Pas datang, kita kewalahan karena lokasinya tidak memiliki akses jalan,” ungkapnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Munisa