Ruang Publik

Politik Bukan Agama

Valentinus Balela
  • (Sebuah Refleksi Terhadap Realitas Politik di Indonesia)

Oleh: Valentinus Balela, S.Fil

GONG pemilihan umum kembali dibunyikan. Para kontestan calon pemimpin mulai tampil di depan masyarakat dengan sosok ciri yang berbeda. Mereka akan saling beradu secara teori dan praktis untuk merebut simpatisan masyarakat, agar menang dalam pertarungan pemilihan ini.

Kesempatan ini juga, membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat dan benar bagi masa depan bangsa pada lima tahun yang akan datang. Di sini peran rasionalitas masyarakat benar-benar diuji. Artinya, masyarakat memilih berdasarkan hasil analisa menggunakan rasio yang mendalam.

Memilih berdasarkan hasil analisa dan bukan karena “rasa”, artinya memilih karena rasa memiliki suku yang sama, memilih karena rasa budaya yang sama dan memilih karena rasa memiliki agama yang sama.

Sudah pasti, bahwa setiap masyarakat mempunyai gaya berpikir dan analisa tersendiri untuk menentukan pilihannya terhadap setiap calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pusat.

Pilihan ini sangat penting karena tentang masa depan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Di balik penetuan pilihan tersebut, tersirat sebuah harapan yang besar akan kebaikan hidup bersama (bonum commune).

Kebaikan bersama adalah tujuan utama masyarakat pada umumnya. Untuk bisa mencapai kebaikan bersama, langkah utama adalah menjatuhkan pilihan yang tepat pada pemimpin yang tepat.

Pemimpin yang tepat disini adalah pemimpin yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama. Memilih itu mudah tetapi memilih pemimpin yang tepat itu tentu tidak mudah. Mungkin saja diantara calon yang telah ditetapkan mempunyai kepentingan sendiri bersama dengan koleganya dalam antrian yang panjang menanti giliran hanya untuk sekedar mendapat jabatan, mengejar karir ataupun mendapatkan kekuasaan.

Jika ada pemimpin seperti ini akan menjadi bahaya bagi kehidupan masyarakat, sebab jika terpilih maka bukan kehidupan masyarakat yang diperhatikan melainkan kepentingan sendiri dan kelompok yang diutamakan. Dengan demikian, kebaikan dan kesejahteraan hidup seperti yang tertuang dalam amanah Undang-Undang hanyalah sebuah cita-cita yang tidak pernah dicapai atau hanya menjadi sebuahideologi untuk menghibur masyarakat.

Realitas perpolitikan di Indonesia dewasa ini cukup memprihatinkan. Esensi dari politik itu sendiri perlahan-lahan dilupakan bahkan hilang dari panggung kehidupan masyarakat sebagai akibat dari nafsu kepentingan pribadi maupun kelompok.

Untuk menang dalam pertarungan pemilihan, banyak cara bisa dihalalkan. Sehingga ada yang dikenal dengan politik uang (money politic), politik suku, ras dan juga politik agama.

Tentu tidak semua, tapi ada calon yang menghabiskan uang yang sedemikan banyak untuk bisa menang dalam pemilihan tersebut . Selain itu juga ada calon yang menggunakan suku, ras dan juga agama untuk juga bisa menang dalam pemilihan tersebut. Esensi politik beralih menjadi politik kepetingan.

Politik kepentingan jelas berbeda dengan maksud dan tujuan dari adanya politik itu sendiri.

Pada tataran ini harus disepakati bersama, bahwa politik itu bukan uang, politik itu bukan suku atau ras tertentu dan politik itu juga bukan agama. Melainkan politik adalah masyarakat pada umumnya yang mana masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun manipulasi lainnya.

Politik itu berkaitan dengan pengaturan untuk kesejahteran hidup bersama, karena itu memilih pemimpin harus benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan kehidupan bersama.

Menjelang pemilihan, masyarakat sepertinya mulai didorong dengan isu-isu politik. Isu berupa janji, isu suku, ras dan isu agama. Bahaya sekarang  ini bahwa masyarakat ”diajak” untuk memilih karena latarbelakang janji tertentu, memilih karena latarbelakang kesamaan suku dan ras serta memilih karena latarbelakang kesamaan agama.

Pandangan seperti ini sangatlah keliru, sebab hanya akan melahirkan ke-chaosan dari tujuan politik itu sendiri. Masyarakat dijauhkan dari hakikat dan tujuan dari politik. Lebih parahnya politik dibawa ke dalam tempat-tempat ibadah.

Para pemimpin agama mulai berpolitik didepan umatnya. Mengajak umatnya untuk memilih calon tertentu denganlatarbrlakang kesamaan agama dan mengaitkan ajaran agama dengan politik.

Hemat penulis, ini sangatlah keliru dan sangat disayangkan. Sebab, agama dan politik adalah dua substansi yang berbeda dan mempunyai cara pandang yang berbeda.

Politik Bukan Agama

Sekali lagi, politik dan agama adalah dua unsur yang berbeda dan memiliki substansi yang berbeda. Politik mengutamakan kesejahteraan kehidupan bersama secara materiil, sebaliknya agama mengutamakan kedekatan antara pribadi manusia dan Tuhan.

Namun, dalam suasana politik terkesan bahwa ada tendensi dari pihak-pihak tertentu untuk menggunakan agama sebagai alat politik. Mengutip ayat-ayat tertentu kemudian menerjemahkan ke dalam hal politik. Sampai pada tujuannya mengajak umat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kesamaan agama.

Pengabaian terhadap status agama mengakibatkan kurangnya penghayatan terhadap tujuan dari agama. Kehadiran agama dalam kehidupan manusia satu-satunya tujuan utama adalah mendekatkan manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya.

Politik menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya adalah makhluk politik (zoon poticon), yang mana manusia tersebut hidup saling bergantungan, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Seorang tidak dapat hidup sendirian tanpa melibatkan orang lain.

Proses interaksi antarmanusia ini sebagai langkah awal lahirnya sebuah negara. Bertolak dari pandangan Aristoteles, sebetulnya objek dari pada politik itu sendiri adalah kebenaran sejati dan kesejahteraan hidup manusia.

Untuk mencapai sebuah kebenaran sejati dan kesejahteraan dalam politik, maka harus mengetahui secara baik dan benar tentang politik. Minimal memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang politik sehingga dapat terhindar dari isu-isu atau pengaruh-pengaruh dari luar yang hanya mementingkan “kemenangan” dan mengabaikan kebenaran dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat.

Kebenaran dan kesejahteraan yang terkandung dalam politik menjadi objek utama yang harus diperjuangkan oleh masyarakat dan pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindar dari jeratan isu politik yang dangkal dan radikal perlu melakukan analisa atau kajian terhadap politik itu sendiri.

Politik bebas dari agama, bebas dari budaya dan bebas dari suku. Kehadiran para calon pemimpin dalam kontestan pemilihan bukan untuk membawa agama tertentu, suku tertentu atau budaya tertentu tetapi untuk kesejahteraan hidup bersama.

Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan hidup bersama dan bukan kesejahteraan hidup dirinya dan kolega-koleganya saja. Salah satu kegagalan dalam politik adalah ketika menentukan pilihan hanya mengandalkan “rasa”.

Sekali lagi memilih karena rasa memiliki suku yang sama, rasa memiliki budaya yang sama dan rasa memiliki agama yang rasa. Sehingga lupa menggunakan peran rasional untuk melakukan kajian atau menganalisa kepada setiap calon pemimpin yang telah ditetapkan oleh KPU untuk menjadi pemimpin lima tahun yang akan datang.

Di sini perlu ada perlawanan agar tidak terjebak oleh isu politik yang berbau SARA tersebut. Sehingga calon pemimpin yang akan dipilih benar-benar menjadi pemimpin yang ideal bagi kehidupan bersama.

Agama di lain pihak mengatur kehidupan iman umat dan peribadatan agar manusia senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Secara akar katanya, agama berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari kata “a” yang berarti tidak dan “gama” berarti kacau, sehingga  agama berarti tidak kacau.

Dari definisi akar katanya ini jelas, bahwa agama pada dasarnya tidak mengajak manusia untuk melakukan suatu tindakan yang mengacau balau kehidupan manusia.

Lawan dari kekacauan adalah kedamaian, karena itu hakekat dari agama adalah membawa manusia untuk mengenal Tuhannya dan dari pada-Nya ia mendapat kasih yang sempurna untuk kemudian ia memberikan kasih yang sempurna itu kepada sesamanya. Sehingga dalam agama ada kedamaian dan kasih.

Uraian singkat antara politik dan agama sudah tersirat akan perbedaan dari keduanya. Politik berkaitan dengan keadaan duniawi antara hak, keadilan dan kebebasan bagi masyarakat. Sedangkan agama adalah sarana yang dipakai oleh manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, di dalamnya manusia mengalami kedamaian.

Penentuan pilihan dalam memilih pemimpin harus memperhatikan hak-hak bersama. Sebab politik mengikat seluruh masyarakat terhadap masa depan hidup bersama.

Karena itu, hindari politik yang berbauh agama, suku dan budaya tertentu. Politik harus mengandalkan kajian yang rasional dan mengabaikan unsur “rasa kesamaan” sehingga tidak terjebak dalam paham radikalisme melainkan mengejar pencapaian dasar-dasar hak bagi kehidupan bersama. (*)

*) Penulis adalah Pramubakti Bimas Katolik Provinsi Kaltara