Politik

Pimpinan Sementara Bisa Tetapkan APBD

DITEMUI MEDIA – Ketua Sementara DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan sesuai edaran Kemendagri, pimpinan sementara bisa membahas APBD. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Soal Pimpinan Definitif, Norhayati: Harapan Kami Secepatnya

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sebanyak 35 Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dilantik pada 4 September 2019 lalu. Selanjutnya untuk menjalankan roda kelembagaan, ditunjuk selaku Ketua DPRD Sementara Norhayati Andris dari PDIP dan Wakil Ketua Sementara, Yancong dari Gerindra.

Tugas sebagai Pimpinan Sementara DPRD, sejumlah agenda telah dilaksanakan termasuk pembentukan fraksi. Selain itu, pembahasan pimpinan definitif telah diparipurnakan, pada Senin (23/9/2019) lalu.

Dalam usulan pimpinan definitif tersebut, Norhayati Andris kembali dipercaya untuk menjadi Ketua DPRD Kaltara periode 2019-2024 oleh PDIP. Untuk posisi wakil ketua, yakni Andi Hamzah dari Gerindra dan Andi M Akbar dari Hanura.

Setelah pengumuman tersebut, sesuai mekanisme, sekretariat DPRD langsung menyampaikan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur untuk mendapatkan keputusan (SK) agar segera dilantik. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi penerbitan SK Kemendagri untuk pimpinan tetap DPRD Kaltara.

Ditemui media, Norhayati Andris mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu SK tersebut. Bahkan ia telah menyampaikan hal itu kepada gubernur agar Pemerintah Daerah terus mengawal ke pusat. “Kita masih komunikasi dengan Kemendagri pada umumnya, mudah-mudahan harapan saya hari ini atau besok bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Saya juga sudah komunikasi dengan pak Gubernur terkait SK ini. Harapan kami secepatnya,” katanya, Senin (7/10/2019).

Diketahui, salah satu tugas yang menanti DPRD baru bersama dengan Pemerintah Daerah adalah penetapan APBD 2020. Namun, dikatakan Norhayati, sambil menunggu pelantikan pimpinan definitif, pimpinan sementara bisa melaksanakan pembahasan APBD 2020 sesuai edaran terbaru Kemendagri.

“Kalau APBD ini ada edaran baru dari menteri bahwa ketua sementara itu bisa membawa rapat terkait masalah APBD. Artinya walaupun belum definitif kami bisa membawa rapat terkait itu. Tetapi lebih baiknya kalau sudah definitif, karena lebih kuat atau lebih leluasa lagi,” terangnya.

Disebutkan dalam edaran Kemendagri Nomor: 160/8945/SJ, perihal Penjelasan Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Sementara. Disebutkan bahwa dalam ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa Pimpinan Sementara DPRD bertugas untuk memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan definitif.

Pada poin kedua dalam surat tersebut, tugas Pimpinan Sementara DPRD, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3), Pasal 312 ayat (1) dan pasal 314 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara itu, progres pembasahan APBD Kaltara Tahun 2020 oleh dewan periode sebelumnya telah melakukan persetujuan bersama. Kemudian diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

“Kalau sampai saat ini sudah kembali dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terkait masalah evaluasi dari sana. Tinggal penyempurnaan dibahas oleh DPRD dan pemerintah. Rencananya hari ini (kemarin) mungkin membahas itu melalui fraksi, baru mengajak semua anggota DPRD yang baru membahas itu (APBD). Setelah itu bisa saja langsung pengesahan karena sudah dibahas juga oleh teman-teman yang lama (DPRD periode sebelumnya),” pungkasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid
Editor : Hariadi