Ekonomi Bisnis

Petani Karet Pilih Jalur Tidak Resmi

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Fluktuasi Harga Jadi Persoalan Tahun ini

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Petani karet perorangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara diprediksi masih menjual hasil panennya melalui jalur tidak resmi. Terutama bagi mereka yang berdomisili di Kabupaten Malinau. Demikian dikonfirmasi Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Marten Juk, Selasa (20/8/2019).

Dijelaskan Marten, kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis yang memudahkan distribusi barang dari wilayah Malinau ke Malaysia. Di samping itu, potensi pasar dan keterikatan hubungan antara pedagang dan pembeli juga sudah berlangsung cukup lama. Belum lagi hal tersebut juga dipengaruhi belum adanya pasar yang menyerap hasil panen dari dalam daerah.

“Secara teknis memang seperti itu kondisinya. Kita terus berupaya memfasilitasi adanya pasar untuk dapat menyerap hasil panen mereka dengan nilai jual bagus. Sehingga mereka pun mau beralih,” kata Marten.

Mengenai fluktuasi harga karet yang sempat anjlok di triwulan awal tahun ini, Marten menilai memang menjadi persoalan sendiri. Namun hingga semester I lalu, kondisi tersebut belum sampai memberi intervensi negatif terhadap perusahaan perkebunan karet yang beroperasi di Kaltara. Mengingat mereka sudah memiliki pasar tersendiri.

“Kalau perusahaan di sini yang ada di Bulungan sudah memiliki pasar sendiri,” imbuh Marten.

Terkait tembusan instruksi dari ranah pusat untuk menstabilkan harga karet, Marten mengatakan, pihaknya sebatas hanya bisa menindaklanjuti. Terlebih skema perdagangan dalam kategori ekspor dan di kawasan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kita tunggu dulu juknis di lapangan ini seperti apa. Karena nanti kan kita juga bantu memetakan bagaimana potensi produksi dan target pasarnya kemana saja. Tapi kalau yang eksekusi instruksi presiden itu kan langsung kementerian,” jelasnya.

Adapun sebagaimana diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran resminya  menyampaikan, Pemerintah Indonesia di awal 2019 telah berkomitmen untuk mengatasi harga karet alam yang berada di level rendah sepanjang 2018 hingga awal tahun 2019. Kondisi ini dikarenakan adanya sentimen negatif dari pasar dan ketidakpastian ekonomi global.

Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan jajaran menteri-menterinya untuk memperbaiki harga karet alam guna menyejahterakan petani karet. Baik dengan pengaturan jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Secara teknis, Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar penggunaan karet untuk aspal mulai dilaksanakan di seluruh tanah air pada tahun 2019. Kemudian, arahan untuk Menteri Perindustrian adalah hilirisasi industrialisasi. Terakhir, untuk  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden memerintahkan agar BUMN membeli karet-karet rakyat.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Rifat Munisa