Malinau

Perusahaan Perlu Pahami Aturan Ketenagakerjaan

Kepala DPMSPTK Malinau Elisa saat memberikan arahan kepada setiap perusahaan yang ada di Malinau. (foto: Sulaiman/Koran Kaltara)

MALINAU, Koran KaltaraUntuk meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja, maka diperlukan pemahaman sama tentang aturan penggunaan tenaga kerja maupun tenaga kerja asing di perusahaan.

Karena itu, Senin (16/9/2019) pagi, Dinas Penanaman Modal, Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMSPTK) Malinau menggelar sosialisasi wajib lapor lowongan pekerjaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai Permen Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, di Ruang Laga Feratu, Lantai III Kantor Bupati.

Ditemui Koran Kaltara, Kepala DPMSPTK Malinau Elisa menyampaikan, bawha melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan ada pemahaman sama antar perusahaan di Malinau.

“Setidaknya, untuk di bidang ketenagakerjaan dapat membentuk iklim sosial, ekonomi dan budaya yang mendukung produktivitas tenaga kerja. Sehingga memperoleh hidup layak, berkualitas dan sejahtera,” ungkap Elisa.

Dia ingin ketenagakerjaan di Malinau dapat meningkat, baik jumlah tenaga kerja yang produktif, berkualitas serta harmonis. “Artinya keduanya saling menguntungkan,” katanya.

Menurut dia, dalam situasi saat ini, sering kali timbul ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja  dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. “Makanya dari itu, kita mengundang secara bersama-sama untuk dapat menyatukan pemikiran, sehingga secara bersama-sama mengatasinya,” katanya.

Elisa menegaskan sesuai Kepres Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, menyatakan bahwa informasi lowongan pekerjaan wajib disampaikan perusahaan kepada pemerintah maupun masyarakat.

“Sehingga melalui lowongan pekerjaan itu akan menjadi sebuah indikator adanya pertumbuhan di bidang ekonomi. Dan bagi masyarakat juga,” tegasnya.

Menurut dia, langkah pemerintah daerah saat ini hanya sebagai mediasi atau memfasilitasi menciptakan iklim usaha kondusif.

“Kita bertekad untuk menjadi perantara yang sigap dalam segala hal terkait kebutuhan penyedia pekerjaan dan pencari kerja, sehingga dapat terpenuhi secara tepat,” katanya.

Sejauh ini, kata dia,  kesenjangan informasi lowongan pekerjaan sering menjadi hambatan pengguna tenaga kerja ke pencari kerja atau sebaliknya.

“Terkadang, para tenaga kerja sulit menemukan informasi mengenai tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Terkadang, kurangnya media penyampaian informasi kepada masyarakat (pencari kerja,red), terutama di daerah pelosok dikarenakan kurangnya fasilitas,” ungkapnya.

Elisa mengajak seluruh perusahaan di Malinau dapat sepaham dan mengetahui semua aturan ketenagakerjaan.

“Setidaknya, masing-masing perusahaan harus meningkatkan keakuratan sebuah informasi lowongan pekerjaan. Disamping juga harus sejalan dengan kualitas dan kompetensi pencari kerja,” tegasnya.

Elisa menegaskan, setiap perusahaan harus mematuhi Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyataan yang ditentukan. Dan, harus memiliki pengalaman kerja sedikit 5 tahun sesuai kuaifikasi jabatannya,” tegasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka tenaga kerja asing tidak dapat dipekerjakan. “Dan perusahaan juga memiliki kewajiban izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan dalam mempekerjakan TKA,” pungkasnya. (*)

Reporter : Sulaiman

Editor : Sobirin