Nunukan

Permendes Tunjangan Khusus Guru Dinilai Tidak Adil

Kepala Disdikbud Kabupaten Nunukan, H. Junaidi
  • Polemik Tunjangan Khusus Terjadi di Sejumlah Daerah

NUNUKAN, Koran Kaltara – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nunukan menilai Peraturan Menteri Desa (Permendes) soal tunjangan khusus guru tidak adil. Sehingga memunculkan polemik di semua daerah di Kabupaten Nunukan, termasuk di Kecamatan Krayan.  Karena, mereka tidak bisa memperoleh tunjangan khusus guru tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nunukan, H Junaidi mengatakan bawha permasalahan itu sudah disampaikan ke DPRD Nunukan.

“Tujuan saya sampaikan ke DPRD, agar dirangkul dan diprioritaskan guru-guru di Kabupaten Nunukan,” terangnya kepada Koran Kaltara, Minggu (17/11/2019).

Dia menjelaskan persoalan ini terjadi karena ada ketidaksingkronisasi  Permendes.  “Tidak hanya di Krayan tapi semua dapil tiga, ada yang dapat dan yang tidak dapat. Dapil 2, lima kecamatan tidak dapat,” ungkapnya.

Menurut dia,  Permedes menyebutkan bawha yang berhak mendapatkan tunjangan khusus adalah desa tidak berkembang. Artinya, desa yang berkembang tidak diberikan tunjangan.

“Ini yang perlu kita luruskan. Contoh di Pulau Sebatik terdiri 5 Kecamatan. Sebatik itu daerah maju, tetapi kalau dilihat perbatasannya, Sebatik itu berada pulau terluar. Sehingga guru dari jenjang SD maupun SMP tidak ada yang menerima,” pungkasnya.

Begitu juga di Kecamatan Sembakung, kata dia, sekolah di Desa Atap, gurunya tidak mendapatkan tunjangan khusus, namun sekolah lainnya menerima tunjangan khusus.

“Di Krayan juga demikian. Bahkan, ada desa di satu kecamatan di Krayan ada yang dapat dan ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Bahkan di Lumbis dan Lumbis Ogong, kata dia, ada yang dapat dan ada pula yang tidak dapat. Selain itu, Sei Menggaris yang merupakan perbatasan dan berada di 3T, semua gurunya tidak dapat.

“Disdikbud tetap pro aktif memperjuangkan agar semua guru diberikan tunjangan khusus. Dan bukan di lihat dari status desanya, tapi dilihar dari aspek 3T nya,” pungkasnya.

Junaidi mengaku pada Oktober lalu, pihaknya sudah mengajukan daftar usulan ke Kemendikbud dan Kemendes yang ditandatangani langsung Bupati Nunukan. “Semua kita masukan, baik guru yang sudah PNS maupun guru honorer,” tambahnya. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin